PPP Usulkan Adanya Pakta Koalisi
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Medcom.id/Dheri Agriesta
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta ada mekanisme koalisi yang lebih jelas pada kabinet kerja Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. PPP akan mengusulkan anggota koalisi mengisi semacam kontrak politik berbentuk pakta.
"PPP ingin koalisi itu ya sebisa mungkin itu ada paktanya lah, pakta koalisi, ya itu ada," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019.
Arsul mengatakan, adanya pakta koalisi baru menjadi wacana PPP. Partainya belum menbahas dengan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya. "Kami tidak tahu (disetujui atau tidak), kami hormati juga pendapat partai-partai lain," ungkapnya.
Menurut Arsul, pakta ini bisa menjadi semacam kontrak politik terhadap parpol anggota koalisi. Tenggat pakta diusulkan hingga 2024 atau saat masa pemerintahan Jokowi selesai.
"Sebenarnya kalau soal 2024 itu kan tidak ada masalah. Karena apa? Karena 2024 itu Pak Jokowi tidak akan jadi capres lagi ya. Dan rasanya juga Pak Kiai Maruf juga tidak (maju jadi cawapres), jadi halangan politiknya itu jauh lebih berkurang," jelasnya.
Arsul mengatakan, pakta koalisi ini bukan berarti partai pendukung harus selalu mengekor kebijakan yang diambil pemerintah. Tetap ada ruang kritis, namun mekanisme penyampaiannya yang harus diatur.
"Ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata," ujarnya.
Arsul tak menjawab lugas apakah ide pakta koalisi ini guna mengantisipasi kemungkinan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat ke dalam koalisi pemerintah. Khusus dengan PAN, koalisi Jokowi punya pengalaman tak sedap.
Partai yang dipimpin Zukifli Hasan itu ada di koalisi pesaing Jokowi saat Pilpres 2014. Namun, di pertengahan jalan pemerintahan Jokowi, PAN merapat dan mendapat satu jatah kursi menteri.
PAN lalu hengkang dari koalisi menjelang Pilpres 2019. PAN justru terang-terangan menjadi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan pesaing capres petahana. Kini, PAN dikabarkan bakal kembali merapat ke koalisi pemerintah. Ini dibaca dari sejumlah pertemuan Zulkifli dengan Jokowi usai hari pencoblosan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
"PPP ingin koalisi itu ya sebisa mungkin itu ada paktanya lah, pakta koalisi, ya itu ada," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019.
Arsul mengatakan, adanya pakta koalisi baru menjadi wacana PPP. Partainya belum menbahas dengan anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya. "Kami tidak tahu (disetujui atau tidak), kami hormati juga pendapat partai-partai lain," ungkapnya.
Menurut Arsul, pakta ini bisa menjadi semacam kontrak politik terhadap parpol anggota koalisi. Tenggat pakta diusulkan hingga 2024 atau saat masa pemerintahan Jokowi selesai.
"Sebenarnya kalau soal 2024 itu kan tidak ada masalah. Karena apa? Karena 2024 itu Pak Jokowi tidak akan jadi capres lagi ya. Dan rasanya juga Pak Kiai Maruf juga tidak (maju jadi cawapres), jadi halangan politiknya itu jauh lebih berkurang," jelasnya.
Arsul mengatakan, pakta koalisi ini bukan berarti partai pendukung harus selalu mengekor kebijakan yang diambil pemerintah. Tetap ada ruang kritis, namun mekanisme penyampaiannya yang harus diatur.
"Ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata," ujarnya.
Arsul tak menjawab lugas apakah ide pakta koalisi ini guna mengantisipasi kemungkinan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat ke dalam koalisi pemerintah. Khusus dengan PAN, koalisi Jokowi punya pengalaman tak sedap.
Partai yang dipimpin Zukifli Hasan itu ada di koalisi pesaing Jokowi saat Pilpres 2014. Namun, di pertengahan jalan pemerintahan Jokowi, PAN merapat dan mendapat satu jatah kursi menteri.
PAN lalu hengkang dari koalisi menjelang Pilpres 2019. PAN justru terang-terangan menjadi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan pesaing capres petahana. Kini, PAN dikabarkan bakal kembali merapat ke koalisi pemerintah. Ini dibaca dari sejumlah pertemuan Zulkifli dengan Jokowi usai hari pencoblosan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((NUR))
BERITA TERKAIT
