Jakarta: Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim meminta pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan evaluasi terhadap jajarannya. Selain itu, pimpinan Satpol PP juga harus  memberikan sanksi kepada oknum yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

“Saya berharap pimpinan internal Satpol PP bisa mengevaluasi dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Itu tidak sehat untuk pemilu yang kita sama-sama inginkan kondusif,” kata Hermawi dalam tayangan Metro TV, Kamis, 4 Januari 2024.

Hermawi menyebut Satpol PP merupakan bagian dari aparat pemerintah daerah yang seharusnya menjaga netralitas dalam pemilu, bukan sebaliknya. Dia berpendapat pernyataan yang dilakukan oknum Satpol PP di Garut, Jawa Barat, dapat memancing pihak lain untuk melakukan hal serupa.

“Mereka bagian dari pemerintahan yang memastikan pemilihan umum ini bisa berlangsung dengan Jurdil (Jujur dan adil) tanpa kecurangan,” ucap dia.

Baca: Anies: Aparat Melanggar Netralitas Mengkhianati Sumpahnya

Sebelumnya beredar video sekelompok Satpol PP Garut yang berisi pernyataan mendukung calon wakil presiden dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Bawaslu Kabupaten Garut telah melakukan rapat pleno untuk membahas hal tersebut.

Saat ini oknum Satpol PP yang berada dalam video tersebut telah mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian gaji selama tiga bulan bagi satu orang, dan sisanya selama satu bulan.

Sementara itu, Dewan Pembina Perludem Titi anggraini mengatakan Bawaslu harus melakukan langkah lebih, jangan hanya berhenti pada sanksi kepada oknum.

“Kalau memang ini betul-betul terencana dan matang, jangan-jangan situasi di ruang-ruang gelap atau ruang-ruang tidak tampak itu lebih mencemaskan lagi, ” ucap Titi.

Menurut Titi jika  Bawaslu tidak mengusut secara tuntas sampai akarnya, ada kekhawatiran aksi serupa di ruang yang tidak tampak lebih mencemaskan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((LDS))