Jakarta: Lembaga survei asal Amerika Serikat (AS) Precision Public Policy Polling (PPPP) yang merilis hasil survei terkait Pilpres 2019 dinilai tak kredibel. PPPP yang memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu tak punya rekam jejak digital yang jelas.
Direktur Eksekutif Indexpolitica Denny Charter mengatakan lembaga survei ini memiliki nama hampir sama dengan Public Policy Polling yang ada di AS. Lembaga itu merupakan konsultan Partai Demokrat di AS dan membantu mantan Presiden AS Barack Obama dan calon presiden AS Hillary Clinton saat pemilu di negaranya.
"Tapi sepertinya berbeda dengan lembaga PPPP yang barusan merilis survei yang memenangkan Prabowo. Jadi ini seperti lembaga plesetan," kata Denny di Jakarta, Selasa, 9 April 2019.
Dia menilai publik banyak yang mempertanyakan kredibilitas lembaga survei asal AS yang baru muncul ini. Bukan hanya kredibilitasnya, tapi juga keberadaan lembaga survei ini.
Dia menjelaskan embaga survei harus menjelaskan metodelogi dan mempertangungjawabkan datanya secara ilmiah. Selama metode survei benar, idealnya hasil survei mendekati dari lembaga lain.
"Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, peluang berbeda kecil sekali, artinya dari 100 kali survei dengan metoda, populasi, dan tujuan yang sama, 95 akan sama dan kemungkinan berbeda atau meleset 5 persen," kata dia.
PPPP sebelumnya merilis hasil survei terkait Pilpres 2019. Hasilnya sebanyak 38 persen pemilih ingin Jokowi terpilih kembali menjadi Kepala Negara dan 40 persen memilih Prabowo.
Jika disandingkan dua nama yakni Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, hasilnya 36 persen memilih pasangan nomor urut 01 dan 51 persen memberikan suaranya pada pasangan nomor urut 02. Sisanya, 13 persen responden mengaku belum memutuskan pilihan.
Dari 13 persen itu, ketika ditanyakan kembali siapa yang akan dipilih, sebanyak tiga persen menjawab pasti memilih Jokowi-Ma'ruf dan empat persen memilih Prabowo-Sandi.
Sementara itu, enam persen memutuskan untuk tidak memilih alias golput. Jajak pendapat ini dilakukan kepada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019 dan juga untuk distribusi media umum.
Baca: Hasil Survei Tim Prabowo Diragukan
Survei itu juga menunjukkan sebanyak 58 persen masyarakat percaya kinerja pemerintahan Jokowi buruk dari total 3.032 responden.
"Indonesia dianggap dalam ancaman hutang yang makin meningkat naik 69 persen menjadi Rp4.416 triliun pada 2014-2018," kata Director of Operations of Precision Public Policy Polling (PPPP) Amerika, Jokovic Martinez.
Survei itu dilakukan dalam kurun waktu 22 Maret-4 April 2019, dengan jumlah responden 3.032 dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 34 provinsi. Wawancara dipilih secara acak dan dilakukan melalui telepon menggunakan profesional staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon Precision Public Policy Polling di Jakarta.
Proses jajak pendapat dimonitor secara ketat untuk memastikan sampel representatif dari pemilih terdaftar di pemilih KPU tercapai berdasarkan partai, geografi, jenis kelamin, usia dan demografi lainnya. Adapun margin of error pada survei ini +/- 1,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DMR))