Pemerintah Bahas Pencegahan Konflik Sosial Pascapemilu
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. ANT/Renald Ghifari.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi terpadu penanganan konflik sosial 2019 yang dihadiri kepala daerah dari seluruh Indonesia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut ada masalah yang akan dihadapi usai Pemilu Serentak 2019.
"Pemilu sudah selesai pencoblosannya namun sekarang menyisakan masalah," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2019.
Baca: Ketua MK Santai Tak Dipercaya Kubu Prabowo
Wiranto mengatakan penyelenggara pemilu seharusnya mendapatkan apresiasi dari elite politik di dalam negeri. Tapi, apresiasi justru datang dari perwakilan negara sahabat. Sebanyak 39 negara menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Serentak 2019.
Tapi ada pihak yang tak sepaham dengan hal itu. Kubu pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyatakan tak mengakui hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga akan menarik saksi dari proses rekapitulasi suara.
Kubu pasangan nomor urut 02 itu juga tak bakal menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, meski menemukan dugaan kecurangan. Mereka memilih menggunakan kedaulatan rakyat atau people power.
"Ini membuat masyarakat cemas. Oleh karena itu rapat ini jadi sinergitas pusat dan daerah," kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu mengingatkan para kepala daerah tentang bahaya konflik sosial. Hal itu hanya merugikan masyarakat. Konflik sosial juga dinilai bakal memperlambat pembangunan.
Baca: PAN Sesalkan Sikap Prabowo Ogah ke MK
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah bersatu. Sebab, kata Wiranto, modal Indonesia adalah persatuan dan kesatuan.
"Indonesia 73 tahun eksis karena kesatuan. Jangan sampai karena pemilu, persatuan dan kesatuan terusik," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
"Pemilu sudah selesai pencoblosannya namun sekarang menyisakan masalah," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis 16 Mei 2019.
Baca: Ketua MK Santai Tak Dipercaya Kubu Prabowo
Wiranto mengatakan penyelenggara pemilu seharusnya mendapatkan apresiasi dari elite politik di dalam negeri. Tapi, apresiasi justru datang dari perwakilan negara sahabat. Sebanyak 39 negara menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Serentak 2019.
Tapi ada pihak yang tak sepaham dengan hal itu. Kubu pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyatakan tak mengakui hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga akan menarik saksi dari proses rekapitulasi suara.
Kubu pasangan nomor urut 02 itu juga tak bakal menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, meski menemukan dugaan kecurangan. Mereka memilih menggunakan kedaulatan rakyat atau people power.
"Ini membuat masyarakat cemas. Oleh karena itu rapat ini jadi sinergitas pusat dan daerah," kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu mengingatkan para kepala daerah tentang bahaya konflik sosial. Hal itu hanya merugikan masyarakat. Konflik sosial juga dinilai bakal memperlambat pembangunan.
Baca: PAN Sesalkan Sikap Prabowo Ogah ke MK
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah bersatu. Sebab, kata Wiranto, modal Indonesia adalah persatuan dan kesatuan.
"Indonesia 73 tahun eksis karena kesatuan. Jangan sampai karena pemilu, persatuan dan kesatuan terusik," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
