Wapres Wanti-wanti WNI di Uzbekistan Maraknya Hoaks Jelang Pemilu 2024
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Tashkent: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak warga negara Indonesia (WNI) di Uzbekistan dapat bijak dalam menyerap informasi terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini sebagai upaya mewaspadai beredarnya informasi palsu atau hoaks.
"Alangkah baiknya kita terus memilih dan memilah informasi yang tepat, mencegah hoaks dan menghindari benturan yang keras. Nah ini, sebab musim ini banyak hoaksnya, hati-hati kita ya," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Dialog Kebangsaan dengan Diaspora Indonesia di Uzbekistan dan Kyrgstan, di Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, Selasa, 12 Juni 2023.
Wapres menekankan perbedaan pandangan politik dalam pemilu merupakan hal yang biasa. Namun, ia berharap perbedaan itu tidak diwarnai dengan penyebaran berita bohong.
"Jangan sampai menggunakan cara-cara yang hoaks, berita-berita yang bohong, biasanya menggunakan media sosial, karena media sosial bukan hanya daerah, nasional, tapi juga sudah dunia, semua dengar semua tahu," ungkap Wapres.
Ia menekankan pemilu harus dipandang sebagai proses melahrikan pemimpin-pemimpin yang transformatif, baik di level daerah dan nasional. Oleh karena itu, ia berharap pesta demokrasi 2024 tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, tak menyangkal disinformasi kian kuat menjelang Pemilu 2024. Dia menekankan mencegah disinformasi membantu menjaga iklim demokrasi.
"Bila kita berhasil mencegah disinformasi politik di media sosial yang menjadi pangkal stagnasi dan regreside demokrasi, saya kira kita juga sukses jaga, bahkan mungkin meningkatkan demokrasi kita," kata Usman dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu', Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Usman mengatakan pencegahan disinformasi membutuhkan seluruh elemen bangsa yang terlibat. Bahkan, Kominfo terlibat aktif.
"Karena pemerintah tidak mungkin melakukan ini sendirian untuk melakukan edukasi ataupun literasi digital saja kita membutuhkan partisipasi masyarakat dan organisasi-organisasi," ucap Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Alangkah baiknya kita terus memilih dan memilah informasi yang tepat, mencegah hoaks dan menghindari benturan yang keras. Nah ini, sebab musim ini banyak hoaksnya, hati-hati kita ya," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam acara Dialog Kebangsaan dengan Diaspora Indonesia di Uzbekistan dan Kyrgstan, di Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, Selasa, 12 Juni 2023.
Wapres menekankan perbedaan pandangan politik dalam pemilu merupakan hal yang biasa. Namun, ia berharap perbedaan itu tidak diwarnai dengan penyebaran berita bohong.
"Jangan sampai menggunakan cara-cara yang hoaks, berita-berita yang bohong, biasanya menggunakan media sosial, karena media sosial bukan hanya daerah, nasional, tapi juga sudah dunia, semua dengar semua tahu," ungkap Wapres.
| Baca: Jokowi Panggil Ganjar dan Puan ke Istana |
Ia menekankan pemilu harus dipandang sebagai proses melahrikan pemimpin-pemimpin yang transformatif, baik di level daerah dan nasional. Oleh karena itu, ia berharap pesta demokrasi 2024 tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, tak menyangkal disinformasi kian kuat menjelang Pemilu 2024. Dia menekankan mencegah disinformasi membantu menjaga iklim demokrasi.
"Bila kita berhasil mencegah disinformasi politik di media sosial yang menjadi pangkal stagnasi dan regreside demokrasi, saya kira kita juga sukses jaga, bahkan mungkin meningkatkan demokrasi kita," kata Usman dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu', Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Usman mengatakan pencegahan disinformasi membutuhkan seluruh elemen bangsa yang terlibat. Bahkan, Kominfo terlibat aktif.
"Karena pemerintah tidak mungkin melakukan ini sendirian untuk melakukan edukasi ataupun literasi digital saja kita membutuhkan partisipasi masyarakat dan organisasi-organisasi," ucap Usman.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
