KPU: NasDem Tertib Laporkan LPPDK
Komisioner KPU Hasyim Asyari. - Foto Medcom.id Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Untuk pemilihan anggota legislatif tingkat nasional, dari 16 parpol yang berlaga, hanya 7 parpol yang tertib dalam pelaporan LPPDK, NasDem menjadi salah satunya.
Selain NasDem, ada Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Hanura.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengungkapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kedua peserta, baik pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno patuh dan tertib administrasi pelaporan LPPDK.
Hasyim mengatakan peserta pemilu dianggap patuh dalam pelaporan LPPDK apabila mekanisme pelaporanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti laporan sesuai batas waktu, serta besaran sumbangan dana kampanye sesuai dengan batas yang diatur dalam undang-undang.
"Selain itu sumber dana kampanye juga harus berasal dari sumber yang sah menurut perundang-undangan atau tidak bersumber dari yang dilarang," katanya di Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019.
Sementara itu, peserta pemilu dianggap tidak patuh dalam melaporkan LPPDK apabila periodesasi pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dibuat parpol tidak sesuai ketentuan. Pembukuan sendiri seharusnya dimulai tiga hari setelah penetapan parpol peserta pemilu pada 20 Februari 2018.
"Faktanya ditemukan oleh KAP bahwa pembukuan LADK parpol dimulai di antaranya di tanggal 20 September bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Simpulan KAP tidak sesuai peraturan untuk periodesasi," beber Hasyim.
Selain terkait periodesasi, sejumlah parpol juga dinyatakan tidak patuh karena dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg tidak dimasukkan ke dalam RKDK. Padahal, menurut peraturan KPU, semua sumbangan, termasuk dari pribadi caleg harus terlebih dahulu masuk ke dalam RKDK.
Pelaporan dana kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan dana Lampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019
Adapun partai yang dianggap tak tertib yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dianggap tak patuh berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Selain NasDem, ada Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Hanura.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengungkapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kedua peserta, baik pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno patuh dan tertib administrasi pelaporan LPPDK.
Hasyim mengatakan peserta pemilu dianggap patuh dalam pelaporan LPPDK apabila mekanisme pelaporanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti laporan sesuai batas waktu, serta besaran sumbangan dana kampanye sesuai dengan batas yang diatur dalam undang-undang.
"Selain itu sumber dana kampanye juga harus berasal dari sumber yang sah menurut perundang-undangan atau tidak bersumber dari yang dilarang," katanya di Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019.
Sementara itu, peserta pemilu dianggap tidak patuh dalam melaporkan LPPDK apabila periodesasi pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dibuat parpol tidak sesuai ketentuan. Pembukuan sendiri seharusnya dimulai tiga hari setelah penetapan parpol peserta pemilu pada 20 Februari 2018.
"Faktanya ditemukan oleh KAP bahwa pembukuan LADK parpol dimulai di antaranya di tanggal 20 September bersamaan dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Simpulan KAP tidak sesuai peraturan untuk periodesasi," beber Hasyim.
Selain terkait periodesasi, sejumlah parpol juga dinyatakan tidak patuh karena dana kampanye yang berasal dari pribadi caleg tidak dimasukkan ke dalam RKDK. Padahal, menurut peraturan KPU, semua sumbangan, termasuk dari pribadi caleg harus terlebih dahulu masuk ke dalam RKDK.
Pelaporan dana kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan dana Lampanye Pemilu, dan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019
Adapun partai yang dianggap tak tertib yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dianggap tak patuh berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
