Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.

KPU Sosialisasikan Sistem Informasi Penghitungan Suara

Pemilu penghitungan suara pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 18 Januari 2019 18:51
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar acara sosialisasi sistem informasi penghitungan suara (Situng) kepada peserta pemilu serentak 2019. Sosialisasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu.
 
"Hari ini kita sosialisasi penggunaan sistem informasi penghitungan suara yang akan dipakai KPU di Pemilu 2019," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Februari 2019.
 
Arief mengatakan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang profesional, berkualitas, dan berintegritas. Acara ini dihadiri seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu dan perwakilan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kepada perwakilan peserta pemilu, Arief meminta agar kritik dan saran disampaikan secara langsung. Arief juga menegaskan undang-undang telah memberikan ruang untuk menyelesaikan setiap probelm kepemiluan. Arief meminta semua peserta mengikuti ruang yang disediakan undang-undang.
 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyediakan ruang persoalan pemilu termasuk perhitungan rekap hasilnya. "Kalau ada keberatan proses hasil, saya ingin problem itu diselesaikan di ruangan yang sudah disediakan," terangnya.

Misal, lanjut Arief, enggak percaya proses perhitungan pemilu ada Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak percaya proses pemilu ada Badan Pengawas Pemilu. "Kalau enggak percaya juga penyelenggara bermasalah ada kode etik, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," tuturnya.
 
Lebih lanjut, Arief berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu.
 
Selain perwakilan peserta pemilu, acara sosialisasi ini turut dihadiri instansi lain. Seperti perwakilan Bawaslu RI, DKPP, MK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta sejumlah perwakilan perguruan tinggi.
 

(YDH)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif