Jakarta: Calon presiden nomor urut 1
Anies Baswedan ingin buruh dan pengusaha duduk bersama membahas peningkatan upah minimum provinsi (UMP) demi kesejahteraan buruh. Anies mengatakan perdebatan UMP buruh selalu menguat setiap tahun, khususnya pada Oktober.
Anies mengatakan aktivis buruh dan pengusaha, sama-sama tidak menyukai kondisi tanpa kepastian tersebut. Namun, harus terus menjalaninya. Sementara itu, negara seperti membiarkan situasi itu.
"Kita harus duduk bersama-sama, serius duduk bersama. Di tingkat kepemimpinan nasional mengatur ini sehingga tidak setiap tahun menimbulkan ketidakpastian dan harus ada turunannya," kata Anies dalam acara Desak & Slepet AMIN di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Menurut Anies, persoalan upah jangan hanya ramai mengenai UMP. Sebab, itu hanyalah entry level. Sesudah itu, seharusnya mengalami peningkatan.
"Jadi, kami melihat, satu, duduk bersama buruh, pengusaha, bahwa kita membuat sebuah mekanisme untuk diatur se-Indonesia dan lintas waktu," ujarnya.
Anies mengatakan tidak mungkin membuat satu aturan untuk semua tempat yang sama, sebab ujungnya akan ada variasi. Hal ini mengingat biaya hidup yang berbeda-beda.
Namun,
Anies mengatakan ke depannya semua pihak akan punya pegangan, baik buruh maupun pengusaha. Tidak usah setiap tahun pemerintah merevisi, lalu berdampak. Bagi Anies, penghitungan upah itu bukan semata UMP, melainkan setelah UMP, sehingga sesudah bekerja harus ada peningkatan terus-menerus.
"Kami membayangkan penghitungan multiyears ini melibatkan pertama buruh, kedua pengusaha, pakar, pakar ilmu perburuhan, lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan dari unsur lintas wilayah," ujara dia.
Anies mengatakan bahwa patokan UMP jangan hanya buruh dari Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya. Tetapi, di seluruh Indonesia dan unsur-unsur lainnya sehingga hasilnya mencerminkan kondisi di seluruh Indonesia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((AGA))