Kumpulkan Pj Gubernur, Pesan Presiden Dinilai Sangat Mengintimidasi
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres.
Jakarta: Sebanyak 197 penjabat (pj) kepala daerah yang dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bentuk indikasi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Meskipun, arahan Kepala Negara mewanti-wanti supaya para Pj tak melakukan intervensi.
"Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rapat koordinasi tersebut, saya menduga kuat bahwa bahasa presiden secara fisikologi politik sangat mengintimidasi para Pj gubernur, bupati, dan wali kota," kata mantan anggota tim pengacara presiden pada pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna, melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 November 2023.
Sirra juga menyoroti hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk mengevaluasi Pj. Hal itu dinilai menakutkan bagi para pj bila bertindak tidak profesional, proporsional, dan berlaku diskriminatif terhadap kontestan Pilpres 2024.
Ia mencontohkan pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bendera PDIP di Kabupaten Gianyar, Bali, saat Jokowi akan melakukan kunjungan kerja (kunker). Aksi itu dinilai menunjukkan ketakutan kepala daerah.
"Kenapa ini bisa terjadi, karena Pj semata-mata tak mau kena rapor merah dan lebih jauh takut dicopot," ucap Sirra.
Menurut dia, demokrasi sedang tak baik-baik saja karena dipengaruhi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan itu menambahkan, partai politik, dan masyarakat sipil harus memberikan perhatian khusus pada kondisi saat ini.
"Kita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum diatas segala galanya," ujar Sirra.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan 197 Pj kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sejumlah arahan disampaikan Jokowi, termasuk soal persiapan menghadapi Pemilu 2024.
"Saya minta gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apa pun, membantu anggaran segera. Disegerakan," kata Jokowi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Itu adalah pernyataan normatif terbuka, akan tetapi yang harus kita perhatikan Presiden dalam pernyataan akhirnya di rapat koordinasi tersebut, saya menduga kuat bahwa bahasa presiden secara fisikologi politik sangat mengintimidasi para Pj gubernur, bupati, dan wali kota," kata mantan anggota tim pengacara presiden pada pemilu 2014 dan 2019, Sirra Prayuna, melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 November 2023.
Sirra juga menyoroti hak prerogatif yang dimiliki Presiden untuk mengevaluasi Pj. Hal itu dinilai menakutkan bagi para pj bila bertindak tidak profesional, proporsional, dan berlaku diskriminatif terhadap kontestan Pilpres 2024.
Ia mencontohkan pencopotan baliho bergambar Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan bendera PDIP di Kabupaten Gianyar, Bali, saat Jokowi akan melakukan kunjungan kerja (kunker). Aksi itu dinilai menunjukkan ketakutan kepala daerah.
"Kenapa ini bisa terjadi, karena Pj semata-mata tak mau kena rapor merah dan lebih jauh takut dicopot," ucap Sirra.
| Baca juga: Begini Penjelasan Presiden soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali |
Menurut dia, demokrasi sedang tak baik-baik saja karena dipengaruhi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Front Kebangsaan itu menambahkan, partai politik, dan masyarakat sipil harus memberikan perhatian khusus pada kondisi saat ini.
"Kita tak ingin membiarkan demokrasi kita hancur. Amanat reformasi memberi pesan kuat lahirnya tatanan bernegara secara demokratis dan menempatkan hukum diatas segala galanya," ujar Sirra.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan 197 Pj kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Sejumlah arahan disampaikan Jokowi, termasuk soal persiapan menghadapi Pemilu 2024.
"Saya minta gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apa pun, membantu anggaran segera. Disegerakan," kata Jokowi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
