Agar Kasus Meninggal Petugas Ad Hoc Pemilu Gak Terulang, Begini Langkah Antisipasinya
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Pemerintah mengupayakan langkah antisipasi supaya tidak ada jatuh korban saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, terutama dari petugas ad hoc. Hal ini berkaca dari kasus Pemilu 2019, karena banyak petugas ad hoc yang kelelahan hingga meninggal dunia.
Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan ialah dengan pemeriksaan (screening) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh petugas ad hoc sehat.
"Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Total sekitar 894 petugas ad hoc meninggal dunia dan 5.175 petugas ad hoc mengalami sakit pada Pemilu 2019. Beban kerja di Pemilu 2019 yang cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.
Moeldoko mengatakan pemeriksaan kesehatan nantinya melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau questioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.
Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemerintah daerah bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan, panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.
"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form, yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan ada 840 ribu penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.
"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan ialah dengan pemeriksaan (screening) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut. Pemeriksaan ini untuk memastikan seluruh petugas ad hoc sehat.
"Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Total sekitar 894 petugas ad hoc meninggal dunia dan 5.175 petugas ad hoc mengalami sakit pada Pemilu 2019. Beban kerja di Pemilu 2019 yang cukup besar sehingga menjadi salah satu faktor banyak petugas yang sakit atau meninggal dunia.
Moeldoko mengatakan pemeriksaan kesehatan nantinya melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau questioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.
Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.
| Baca Juga: Komisi II Desak Anggota Bawaslu 'Pemalak' Caleg Diminta Segera Dipecat |
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemerintah daerah bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan, panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.
"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form, yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan ada 840 ribu penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.
"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
