Politisasi Bansos Merendahkan Martabat Rakyat
Ilustrasi. Media Indonesia.
Jakarta: Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyoroti viralnya beras bantuan sosial ditempel stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Peristiwa itu dinilai menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan di Pemilu 2024 makin nyata dan marak.
"Kami mengecam keras semua yang terlibat dalam politisasi bansos ini. Politisasi bansos merendahkan martabat rakyat," ucap juru bicara (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena saat dihubungi, Sabtu, 27 Jnauari 2024.
Ia menegaskan politisasi bansos di masa kampanye ini merupakan bentuk degradasi politik akibat adanya peluang dari konflik kepentingan tersebut. Bantuan sosial merupakan hak rakyat yang telah ditetapkan melalui proses konstitusi dan berasal dari pajak rakyat.
"Bansos bukan pemberian pribadi, tapi merupakan kewenangan negara. Bawaslu harus berperan tegas. Semua oknum yang terlibat perlu diusut dan diberikan sanksi yang tegas," tegasnya.
Ia menegaskan presiden sebagai simbol pemersatu dan pemimpin tertinggi harus netral dalam Pemilu 2024. Bila secara eksplisit berkampanye dan berpihak ke salah satu paslon, maka sangat sulit bagi publik bisa menilai Kepala Negara sebagai figur negarawan yang berdiri atas segala kelompok dan golongan.
"Kalau sudah begitu bagaimana kita bisa berharap pelaksanaan bansos juga akan ditunda," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
"Kami mengecam keras semua yang terlibat dalam politisasi bansos ini. Politisasi bansos merendahkan martabat rakyat," ucap juru bicara (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena saat dihubungi, Sabtu, 27 Jnauari 2024.
Ia menegaskan politisasi bansos di masa kampanye ini merupakan bentuk degradasi politik akibat adanya peluang dari konflik kepentingan tersebut. Bantuan sosial merupakan hak rakyat yang telah ditetapkan melalui proses konstitusi dan berasal dari pajak rakyat.
"Bansos bukan pemberian pribadi, tapi merupakan kewenangan negara. Bawaslu harus berperan tegas. Semua oknum yang terlibat perlu diusut dan diberikan sanksi yang tegas," tegasnya.
| Baca juga: Bansos Berstiker Paslon, TPN GP: Korupsi |
Ia menegaskan presiden sebagai simbol pemersatu dan pemimpin tertinggi harus netral dalam Pemilu 2024. Bila secara eksplisit berkampanye dan berpihak ke salah satu paslon, maka sangat sulit bagi publik bisa menilai Kepala Negara sebagai figur negarawan yang berdiri atas segala kelompok dan golongan.
"Kalau sudah begitu bagaimana kita bisa berharap pelaksanaan bansos juga akan ditunda," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
