Jakarta: Pengelola daerah mesti memperhatikan kerawanan terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta jajaran di daerah rawan merapatkan barisan.

“Tolong untuk kabupaten yang tingkat kerawanannya masih tinggi agar menjadi catatan dinas kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol)-nya agar melakukan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) untuk mengantisipasi hal ini," kata Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Togap Simangunsong, dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Desember 2023.

Hal tersebut diungkap Togap saat focused group discussion (FGD) terkait Pemilu 2024 di Sumatra Utara. Menurut dia, ada kabupaten dengan tingkat kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Nias Selatan. 
 

Baca: Mendagri Tegaskan Kepala Daerah Tak Mampu Atasi Inflasi Bakal Dicopot

Menurut Togap, perlu kesadaran seluruh perangkat daerah dalam mengantisipasi kerawanan. Termasuk, kesadaran dari partai politik hingga masyarakat.

“Saya mengajak semua pihak terlibat untuk bersinergi guna memastikan keberhasilan dan legitimasi pemilihan yang akan datang,” kata Togap.

Kemendagri, kata dia, memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk seluruh rangkaian Pemilu 2024. Pemerintah daerah juga didorong menandatangani naskah perjanjiah hibah daerah. Sehingga APBD dapat digunakan maksimal.

Selanjutnya, Togap menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Yakni, dengan melibatkan TNI-Polri dalam pengamanan, serta memastikan netralitas ASN. 

“Keberhasilan pemilu hingga pilkada pada 2024 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara, pengawas, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, partai politik, paslon dan caleg, media, serta masyaraka," ujar Togap.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))