Ekonom: Daya Beli Masarakat Indonesia Unik
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai daya beli masyarakat Indonesia tergolong unik. Ketika inflasi rendah, belum tentu karena disokong daya beli masyarakat yang tinggi. Saat ini pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran lima persen.
Hal tersebut, menurut Eko, menjadi amunisi bagi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menyerang petahana.
"Beberapa tahun lalu kita mengalami inflasi 10 persen, bahkan double digit. Sekarang sudah satu digit, bahkan di bawah tiga persen. Masalahnya pertumbuhan ekonomi 5,1-5,2 persen. Itulah yang kemudian jadi amunisi bagi capres 02," terang Eko saat berbincang di studio Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.
Oleh karena itu untuk meningkatkan daya beli, Prabowo memproyeksikan rasio pajak sebesar 16 persen jika terpilih sebagai presiden.
Eko mengakui untuk meningkatkan rasio pajak di angka 16 persen tidak mudah. Faktanya, beberapa tahun terakhir rasio pajak berada di kisaran 10-11 persen. Maka wajar jika Jokowi mengkritik wacana tersebut karena berpotensi menimbulkan shock pada perekonomian.
"Memang kalau tiba-tiba ditarik akan ada shock," terang Eko.
Dia menilai, strategi Prabowo mirip program yang dilakukan Presiden Donald Trump.
"Kalau saya lihat, paslon 02 arahnya justru menurunkan pajaknya dulu, yang kemudian diharapkan ekonomi akan bergerak. Jadi uang yang tadinya di kantong pemerintah, bisa beredar di kantong masyarakat langsung. Dampaknya ekonomi bergerak, kemudian ada daya beli yang naik sehingga menghasilkan pemasukan melalui PPN dan lain-lain. Konsep ini ada di era Trump dalam menurunkan pajak," bebernya.
Dalam debat pilpres terakhir yang mengangkat tema ekonomi, kesenjangan sosial, keuangan, investasi, dan industri, Jokowi menilai upaya menggenjot rasio pajak tidak bisa dilakukan secara agresif dalam jangka pendek. Sebab, dikhawatirkan bisa mematikan potensi ekonomi riil yang berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat.
"Kalau ingin naikkan rasio pajak seperti Pak Prabowo inginkan, dalam satu tahun (tax ratio) 10 persen ke 16 persen itu sangat drastis. Artinya ada kenaikan 5-6 persen. Itu artinya akan ada pajak Rp750 triliun yang akan ditarik," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, saat ini pemerintah terus meningkatkan rasio dengan penerapan amnesti pajak pada 2016. Program ini disebut Jokowi berhasil menarik penerimaan pajak secara signifikan dan menghimpun dana repatriasi ke dalam negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AHL))
Hal tersebut, menurut Eko, menjadi amunisi bagi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menyerang petahana.
"Beberapa tahun lalu kita mengalami inflasi 10 persen, bahkan double digit. Sekarang sudah satu digit, bahkan di bawah tiga persen. Masalahnya pertumbuhan ekonomi 5,1-5,2 persen. Itulah yang kemudian jadi amunisi bagi capres 02," terang Eko saat berbincang di studio Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.
Oleh karena itu untuk meningkatkan daya beli, Prabowo memproyeksikan rasio pajak sebesar 16 persen jika terpilih sebagai presiden.
Eko mengakui untuk meningkatkan rasio pajak di angka 16 persen tidak mudah. Faktanya, beberapa tahun terakhir rasio pajak berada di kisaran 10-11 persen. Maka wajar jika Jokowi mengkritik wacana tersebut karena berpotensi menimbulkan shock pada perekonomian.
"Memang kalau tiba-tiba ditarik akan ada shock," terang Eko.
Dia menilai, strategi Prabowo mirip program yang dilakukan Presiden Donald Trump.
"Kalau saya lihat, paslon 02 arahnya justru menurunkan pajaknya dulu, yang kemudian diharapkan ekonomi akan bergerak. Jadi uang yang tadinya di kantong pemerintah, bisa beredar di kantong masyarakat langsung. Dampaknya ekonomi bergerak, kemudian ada daya beli yang naik sehingga menghasilkan pemasukan melalui PPN dan lain-lain. Konsep ini ada di era Trump dalam menurunkan pajak," bebernya.
Dalam debat pilpres terakhir yang mengangkat tema ekonomi, kesenjangan sosial, keuangan, investasi, dan industri, Jokowi menilai upaya menggenjot rasio pajak tidak bisa dilakukan secara agresif dalam jangka pendek. Sebab, dikhawatirkan bisa mematikan potensi ekonomi riil yang berimbas pada menurunnya pendapatan masyarakat.
"Kalau ingin naikkan rasio pajak seperti Pak Prabowo inginkan, dalam satu tahun (tax ratio) 10 persen ke 16 persen itu sangat drastis. Artinya ada kenaikan 5-6 persen. Itu artinya akan ada pajak Rp750 triliun yang akan ditarik," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, saat ini pemerintah terus meningkatkan rasio dengan penerapan amnesti pajak pada 2016. Program ini disebut Jokowi berhasil menarik penerimaan pajak secara signifikan dan menghimpun dana repatriasi ke dalam negeri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AHL))
BERITA TERKAIT
