TKN Identifikasi Klaim Kecurangan BPN di 21 Provinsi
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, menyebut pihaknya siap menghadapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu persiapan yakni peta mengenai klaim kecurangan di daerah.
"Daerah-daerah itu sudah kita identifikasi, kami perkirakan daerah-daerah itu adalah di 21 provinsi yang dimenangkan oleh Pak Jokowi," ujar Ade kepada Medcom.id, Sabtu, 25 Mei 2019.
Menurutnya, identifikasi ini telah dilakukan oleh tim kecil yang dia bentuk. Meski tak memerinci siapa saja anggotanya, namun Ade optimistis substansi gugatan BPN tak jauh dari perkiraan.
Misalnya, seperti tudingan kecurangan di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ade menilai, sejak rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pihak penantang sudah lantang menyuarakan hal itu.
"Saya sudah minta tim mengumpulkan bukti-bukti (di 21 provinsi)," beber Ade.
Baca juga: BPN Diragukan Punya Bukti C1 Asli
Pihaknya akan menyiapkan formulir C1 dan form lain yang berkaitan dengan tudingan kecurangan. Bukti-bukti tersebut akan menjadi dasar kuat untuk menghadapi BPN di persidangan sengketa pemilu.
Ade menyebut pihaknya tak akan salah langkah karena punya dasar yang kuat. "Agar kita bisa melakukan counter, perlawanan, argumentasi terhadap asumsi yang disampaikan pihak BPN dalam permohonannya di MK," tandas dia.
Kemarin malam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin oleh ketua tim hukum sengketa pemilu BPN, Bambang Widjojanto.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonanya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Daerah-daerah itu sudah kita identifikasi, kami perkirakan daerah-daerah itu adalah di 21 provinsi yang dimenangkan oleh Pak Jokowi," ujar Ade kepada Medcom.id, Sabtu, 25 Mei 2019.
Menurutnya, identifikasi ini telah dilakukan oleh tim kecil yang dia bentuk. Meski tak memerinci siapa saja anggotanya, namun Ade optimistis substansi gugatan BPN tak jauh dari perkiraan.
Misalnya, seperti tudingan kecurangan di Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ade menilai, sejak rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pihak penantang sudah lantang menyuarakan hal itu.
"Saya sudah minta tim mengumpulkan bukti-bukti (di 21 provinsi)," beber Ade.
Baca juga: BPN Diragukan Punya Bukti C1 Asli
Pihaknya akan menyiapkan formulir C1 dan form lain yang berkaitan dengan tudingan kecurangan. Bukti-bukti tersebut akan menjadi dasar kuat untuk menghadapi BPN di persidangan sengketa pemilu.
Ade menyebut pihaknya tak akan salah langkah karena punya dasar yang kuat. "Agar kita bisa melakukan counter, perlawanan, argumentasi terhadap asumsi yang disampaikan pihak BPN dalam permohonannya di MK," tandas dia.
Kemarin malam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan BPN didaftarkan oleh tim hukumnya yang dipimpin oleh ketua tim hukum sengketa pemilu BPN, Bambang Widjojanto.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan berkaitan sengketa perselisihan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Malam ini kami, menyerahkan secara resmi permohonan in kepada panitera," kata Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.
BPN mendaftarkan permohonanya pada pukul 22.43 WIB. BW menyebut gugatan ini penting untuk mewujudkan negara hukum dan demokratis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
