Komisioner KPU Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Komisioner KPU Hasyim Asyari - Medcom.id/Faisal Abdalla.

5 Firma Hukum Mendampingi KPU di MK

Pemilu pileg pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Muhammad Syahrul Ramadhan • 25 Mei 2019 04:24
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjuk lima firma hukum yang akan mendampingi penyelenggara pemilu tersebut menjalani sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Komisioner KPU RI Hasyim Asyhari memastikan pengacara yang mendampingi KPU berpengalaman.
 
"KPU menyiapkan beberapa pengacara untuk menghadapi persidangan-persidangan ini. Kami pastikan pengacara berpengalaman yang mendampingi KPU pusat maupun daerah dalam persidangan PHPU pilpres maupun PHPU pilkada," ujar Hasyim Asyhari di Kantor KPU RI, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat 24 Mei 2019.
 
Penunjukan lima firma, lanjut Hasyim, dilakukan melalui pengadaan atau proses lelang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Firma yang ditunjuk juga mempunyai pengalaman dalam membela KPU sebelumnya dan tidak membela penggugat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasyim merinci kelima firma hukum tersebut akan menangani enam perkara. AnP Law Firm yang akan menangani gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) pilpres serta gugatan PHPU Golkar, PAN, PKP Indonesia, Berkarya, PAN.
 
Kemudian Master Hukum & Co menangani gugatan Pemilu DPD dan HICON Law & Policy Strategic menangani gugatan PDIP, PKB, PBB, Garuda dan Partai Daerah Aceh. Selanjutnya Abshar Kartabrata & Rekan menangani gugatan Gerindra, PKS, Hanura, PSI, Partai Aceh serta Nurhadi Sigit & Rekan menangani gugatan Demokrat, NasDem, PPP, Perindo dan SIRA.
 
Hasyim mengatakan usai menerima gugatan dan memeriksanya, MK akan menginformasikan penggugat, partainya serta dapilnya kepada KPU. Informasi tersebut diteruskan kepada KPU daerah yang digugat agar mempersiapkan dokumen.
 
Sebelumnya MK mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan.
 
Sebelas tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu. Putusan untuk perkara pemilu presiden diagendakan digelar pada 28 Juni 2019, sementara untuk pemilu legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus 2019.
 

(EKO)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif