Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin koalisi pemerintahan ke depan lebih solid. PPP tak ingin ada anggota partai koalisi, namun tak seiring sejalan dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

"PPP inginnya kalau koalisi ya koalisi, jangan koalisi rasa oposisi, itu saja. Kalau mau jadi oposisi jadi lah oposisi di luar," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019.

Pernyataan ini sekaligus merespons kemungkinan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat ke koalisi pemerintahan usai pemilu. Arsul menegaskan, PPP tidak ingin ada parpol yang ternyata berkoalisi, tapi pernyataan para elite partainya menyiratkan oposan.

"Katakanlah seperti kemarin ada yang di koalisi, tapi ada juga tokohnya yang beroposisi terus-menerus juga," ungkapnya.

Arsul mengatakan, hal ini bukan berarti anggota koalisi harus selalu mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun, kata dia, harus ada mekanisme yang jelas manakala ada anggota koalisi pemerintah yang berbeda pandangan.

"Ada di mana tempat berdebatnya, dan kemudian kalau di parlemen itu harus kita tata. Nah itu yang ingin kami usulkan agar aturan mainnya itu jelas," ucap Arsul.

Spekulasi masuknya PAN dan Demokrat ke koalisi pemerintah usai Pemilu kian santer. Hal ini dibaca dari beberapa kali pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((NUR))