Jubir AMIN Nilai Menko Gagal Memahami Contract Farming
Pas;on nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Rencana program ketahanan pangan di Indonesia dinilai bermasalah dan tidak dikelola dengan baik. Pemerintah saat ini dinilai terlalu fokus memperbanyak proyek melalui food estate.
"Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subyek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja," kata juru bicara paslon AMIN Surya Tjandra melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.
Hal tersebut merespons pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengkritik contract farming karena tak memberikan hak tanah pada petani. Menurut Surya, Airlangga tak memahami konsep yang dicetuskan Anies Baswedan yang mengusung nilai tambah terkait pendapatan petani.
Surya mengatakan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang digadang pemerintah saat ini telah mengeliminasi petani lokal. Politisi, yayasan, dan pengusaha lebih diuntungkan dengan proyek tersebut dengan dalih pengelolaan tanah negara.
"Masak Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?" ucap Surya.
Sementara itu, program food estate di Merauke, Papua menggunakan hutan yang tidak produktif. Pola pangan diyakini bakal mengeras dan membuat kesehatan masyarakat terganggu.
"Sungguh tragis nasib masyarakat Marind Anim di Merauke sana, sudah akses terhadap hutannya dihapus, pola pangan mereka dipaksa berubah secara cepat, akibatnya mereka amat merugikan," ujar Surya.
Pemerintah diminta memikirkan betul rencana proyek food estate. Proyek yang dinilai Surya gagal diminta dievaluasi sebelum memberikan masalah baru bagi masyarakat.
"Masalahnya hutan dan kayunya sudah lenyap, food estate yang dijanjikan tidak juga jelas perkembangannya. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, ini proyek bangun food estate, atau strategi sekelompok orang mendapat kayu secara cepat dan menguntungkan?" kata Surya.
Juru bicara paslon AMIN Hasreiza atau Reiza Patters juga mengkritik cara pemerintah dalam proyek food estate. Dia menilai contract farming gagasan Anies lebih manjur menyejahterakan petani.
Konsep itu bakal melindungi, menghargai, dan mengangkat derajat petani sebagai pemilik dan pengelola lahan. Petani dipastikan tidak akan berubah kasta menjadi buruh sawah.
"Bahkan untuk petani yang belum memiliki lahan sendiri, bisa diberikan lahan yang berasal dari lahan negara dengan sertifikat hak garap selama 5-10 tahun atau bisa juga lebih, selama lahan itu memang digunakan untuk produksi pertanian oleh petani yang diberikan hak tersebut. Sehingga bisa menjadi aset bagi mereka dan bisa dijadikan jaminan untuk bantuan finansial oleh perbankan," ucap Reza.
Sistem pertanian kontrak juga dinilai bisa mencegah pengambilan lahan yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah. BUMN, dan BUMD bakal dijadikan garda terdepan untuk menggadang konsep ini.
"Semangatnya untuk mengangkat derajat para petani, sehingga mampu bermitra dengan instansi pemerintah, baik BUMN atau BUMD, maupun perusahaan swasta pengelola hasil pertanian. Dengan adanya jaminan pembelian hasil panen dari negara, maka petani menjadi mitra yang sejajar untuk bekerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta tersebut," kata Reza.
Sisten pertanian kontrak dipastikan melindungi petani dari ketidakadilan sistem industri yang ada. Konsep itu juga diyakini lebih menjamin ketahanan pangan di Indonesia semakin kuat.
"Pertanian kontrak ditujukan untuk melindungi para petani dari ketidakadilan sistem industri pertanian yang kerap merugikan mereka dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Pra-tanam sulit mendapatkan benih yang baik dan murah, di masa pemeliharaan pupuknya susah didapat dan juga mahal, giliran pascaproduksi, susah memasarkan hasil panen atau kalau tidak, harganya hancur karena tidak ada perlindungan regulasi dari pemerintah. Itu yang mau kita cegah dengan menerapkan sistem pertanian kontrak ini," tutur Reiza.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subyek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja," kata juru bicara paslon AMIN Surya Tjandra melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.
Hal tersebut merespons pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengkritik contract farming karena tak memberikan hak tanah pada petani. Menurut Surya, Airlangga tak memahami konsep yang dicetuskan Anies Baswedan yang mengusung nilai tambah terkait pendapatan petani.
Surya mengatakan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang digadang pemerintah saat ini telah mengeliminasi petani lokal. Politisi, yayasan, dan pengusaha lebih diuntungkan dengan proyek tersebut dengan dalih pengelolaan tanah negara.
"Masak Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?" ucap Surya.
| Baca juga: Anies Pilih Contract Farming daripada Food Estate: Petani Jadi Tenang |
Sementara itu, program food estate di Merauke, Papua menggunakan hutan yang tidak produktif. Pola pangan diyakini bakal mengeras dan membuat kesehatan masyarakat terganggu.
"Sungguh tragis nasib masyarakat Marind Anim di Merauke sana, sudah akses terhadap hutannya dihapus, pola pangan mereka dipaksa berubah secara cepat, akibatnya mereka amat merugikan," ujar Surya.
Pemerintah diminta memikirkan betul rencana proyek food estate. Proyek yang dinilai Surya gagal diminta dievaluasi sebelum memberikan masalah baru bagi masyarakat.
"Masalahnya hutan dan kayunya sudah lenyap, food estate yang dijanjikan tidak juga jelas perkembangannya. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya, ini proyek bangun food estate, atau strategi sekelompok orang mendapat kayu secara cepat dan menguntungkan?" kata Surya.
Juru bicara paslon AMIN Hasreiza atau Reiza Patters juga mengkritik cara pemerintah dalam proyek food estate. Dia menilai contract farming gagasan Anies lebih manjur menyejahterakan petani.
Konsep itu bakal melindungi, menghargai, dan mengangkat derajat petani sebagai pemilik dan pengelola lahan. Petani dipastikan tidak akan berubah kasta menjadi buruh sawah.
"Bahkan untuk petani yang belum memiliki lahan sendiri, bisa diberikan lahan yang berasal dari lahan negara dengan sertifikat hak garap selama 5-10 tahun atau bisa juga lebih, selama lahan itu memang digunakan untuk produksi pertanian oleh petani yang diberikan hak tersebut. Sehingga bisa menjadi aset bagi mereka dan bisa dijadikan jaminan untuk bantuan finansial oleh perbankan," ucap Reza.
Sistem pertanian kontrak juga dinilai bisa mencegah pengambilan lahan yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah. BUMN, dan BUMD bakal dijadikan garda terdepan untuk menggadang konsep ini.
"Semangatnya untuk mengangkat derajat para petani, sehingga mampu bermitra dengan instansi pemerintah, baik BUMN atau BUMD, maupun perusahaan swasta pengelola hasil pertanian. Dengan adanya jaminan pembelian hasil panen dari negara, maka petani menjadi mitra yang sejajar untuk bekerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta tersebut," kata Reza.
Sisten pertanian kontrak dipastikan melindungi petani dari ketidakadilan sistem industri yang ada. Konsep itu juga diyakini lebih menjamin ketahanan pangan di Indonesia semakin kuat.
"Pertanian kontrak ditujukan untuk melindungi para petani dari ketidakadilan sistem industri pertanian yang kerap merugikan mereka dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Pra-tanam sulit mendapatkan benih yang baik dan murah, di masa pemeliharaan pupuknya susah didapat dan juga mahal, giliran pascaproduksi, susah memasarkan hasil panen atau kalau tidak, harganya hancur karena tidak ada perlindungan regulasi dari pemerintah. Itu yang mau kita cegah dengan menerapkan sistem pertanian kontrak ini," tutur Reiza.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
