Malang: Polres Malang menyiapkan sebanyak 15.640 personel gabungan untuk pengamanan Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024 di Kabupaten
Malang, Jawa Timur. Rinciannya yakni 737 personel Polri, 447 personel TNI dan 14.456 personel dari Linmas.
Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, mengatakan jumlah personel gabungan akan terus diperbarui untuk memastikan pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan dengan baik. Pada Pemilu 2024, ada 7.278 TPS di wilayah Kabupaten Malang.
"Kekuatan personel sejumlah 15.640 dan akan terus kami perbarui, semoga bisa mencukupi pengamanan di TPS," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pelanggaran pada Pemilu 2024 bersama Bawaslu di Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis, 26 Oktober 2033.
Kholis sapaan akrabnya, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi dan tahapan Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polres Malang sendiri telah melaksanakan latihan Pra Operasi Mantab Brata Semeru 2024, simulasi sistem pengamanan kota, apel gelar pasukan, serta serangkaian sosialisasi dan pelatihan lainnya.
Selain itu Polres Malang juga telah melakukan penanganan terkait isu-isu yang berkaitan dengan Pemilu dan potensi penggunaan isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Terutama isu-isu yang menjelekkan ulama atau tokoh agama yang dikaitkan dengan politik.
Selanjutnya Polres Malang juga telah mengadakan rapat koordinasi dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu 2024, serta rapat lintas sektoral untuk menjaga koordinasi dan kesepahaman. Dialog bersama organisasi kemahasiswaan di Malang Raya juga telah dilakukan.
Kholis berharap melalui usaha yang telah dilakukan oleh Polres Malang bersama instansi terkait, jalannya Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan menciptakan situasi yang kondusif di Kabupaten Malang. "Semoga seluruh tahapan Pemilu bisa berjalan dengan aman dan lancar," imbuhnya.
Sebelumnya Polres Malang mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk mewaspadai praktik peredaran uang palsu, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Masyarakat pun diminta untuk selalu menjaga keamanan dan keaslian uang yang beredar.
"Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk lebih waspada terhadap peredaran uang palsu. Uang palsu dapat merugikan perekonomian dan merusak kepercayaan publik terhadap mata uang yang sah," kata Kasi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik, Selasa, 24 Oktober 2023.
Selain peredaran uang palsu, Polres Malang juga menyoroti praktik money politics di wilayah Kabupaten Malang jelang Pemilu 2024. Taufik menegaskan bahwa money politics dapat merusak proses demokrasi dalam Pemilu itu sendiri.
"Kami sangat mengkhawatirkan praktik money politics yang bisa merusak esensi pemilihan umum yang seharusnya berlangsung secara adil dan transparan. Masyarakat diharapkan untuk tidak menerima atau terlibat dalam praktik money politics," tambahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DEN))