KPU Kulon Progo Siapkan Pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo, Ria Harlinawati. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Kulon Progo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan proses pembentukan Badan Ad Hoc untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tahapan ini akan dilaksanakan bulan depan.
"Pembentukan Badan Ad Hoc ini akan kami laksanakan bulan April," kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo, Ria Harlinawati pada Selasa, 5 Maret 2024.
Ria mengatakan rincian pelaksanaan tahapan itu akan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun instruksi dari KPU pusat. Ia belum bisa memastikan anggota Badan Ad Hoc Pilpres dan Pileg akan ditetapkan atau melakukan pendaftaran baru.
"Karena sekarang ini kan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu kemarin masih ada. Jadi nanti akan seperti apa kami masih menunggu instruksi atau arahan dari KPU RI," ujarnya.
Selain tahapan itu, petugas KPU akan melakukan pembaruan data pemilih untuk Pilkada. Data pemilih Pemilu 2024 akan kembali dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mendatangi rumah ke rumah warga.
Nantinya, pembaruan pemegang hak pilih dalam Pilkada akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru. Para pemegang hak pilih akan menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang diatur ulang.
"Kalau Pemilu kemarin DPT per TPS sekitar 300. Untuk Pilkada DPT dibatasi maksimal 800 pemilih per TPS," kata dia.
Dengan kebijakan itu, ia memperkirakan jumlah TPS akan berkurang. Ria belum bisa menyebut berapa banyak pengurangan TPS dari 1.302 TPS dalam Pilpres dan Pileg.
"Kami akan jalankan setiap tahapan berdasarkan dana hibah yang telah disepakati dengan pemerintah, sekitar Rp32 miliar," katanya.
Sementara, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Mudopati mengatakan, total anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp47.537.750.000. Dana tersebut dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Dana untuk KPU sebesar Rp32.381.341.000, Bawaslu Rp12.171.632.000 dan keamanan Rp2.984.777.000," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Pembentukan Badan Ad Hoc ini akan kami laksanakan bulan April," kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo, Ria Harlinawati pada Selasa, 5 Maret 2024.
Ria mengatakan rincian pelaksanaan tahapan itu akan dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun instruksi dari KPU pusat. Ia belum bisa memastikan anggota Badan Ad Hoc Pilpres dan Pileg akan ditetapkan atau melakukan pendaftaran baru.
"Karena sekarang ini kan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilu kemarin masih ada. Jadi nanti akan seperti apa kami masih menunggu instruksi atau arahan dari KPU RI," ujarnya.
| Baca: KPU Solo Dilaporkan ke Bawaslu Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi |
Selain tahapan itu, petugas KPU akan melakukan pembaruan data pemilih untuk Pilkada. Data pemilih Pemilu 2024 akan kembali dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mendatangi rumah ke rumah warga.
Nantinya, pembaruan pemegang hak pilih dalam Pilkada akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru. Para pemegang hak pilih akan menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang diatur ulang.
"Kalau Pemilu kemarin DPT per TPS sekitar 300. Untuk Pilkada DPT dibatasi maksimal 800 pemilih per TPS," kata dia.
Dengan kebijakan itu, ia memperkirakan jumlah TPS akan berkurang. Ria belum bisa menyebut berapa banyak pengurangan TPS dari 1.302 TPS dalam Pilpres dan Pileg.
"Kami akan jalankan setiap tahapan berdasarkan dana hibah yang telah disepakati dengan pemerintah, sekitar Rp32 miliar," katanya.
Sementara, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, Mudopati mengatakan, total anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp47.537.750.000. Dana tersebut dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat.
"Dana untuk KPU sebesar Rp32.381.341.000, Bawaslu Rp12.171.632.000 dan keamanan Rp2.984.777.000," kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
