40 TPS di Sulsel Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
Komisioner KPU Sulsel Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antarlembaga Uslimin, saat dikonfirmasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 22 April 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Makassar: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan saat menerima rekomendasi 40 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan. Seluruh TPS tersebar di 13 kabupaten dan kota.
"Iyaa ada 40 TPS yang direkomendasi untuk PSU. Itu berada di 13 kabupaten dam kota," kata Komisioner KPU Sulsel Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antarlembaga Uslimin, saat dikonfirmasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 22 April 2019.
Pemungutan suara ulang paling banyak berada di Takalar (9 TPS), Kota Makassar (5 TPS), Parepare (5 TPS), Palopo (5 TPS) dan Bone (5 TPS). KPU saat ini telah memulai pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto, yakni di TPS Kalimporo. Rekomendasi untuk Jeneponton datang lebih awal.
Banyaknya TPS di Sulawesi Selatan yang harus melakukan pencoblosan ulang karena memiliki kasus sama, yakni pemilih dengan menggunakan kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tanpa A5 walau tidak sesuai dengan domisili di KTP-el.
Dia tidak menampik ada faktor kelalaian dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan ruang atau mempersilakan pemilih hanya menggunakan KTP-el. Sebagian petugas KPPS termakan hoaks tentang penggunaan KTP-el dalam memilih.
"Kejadiannya kebanyak seperti itu. Misalnya terdaftar sebagai warga Makassar tapi mencoblos di Takalar. Bahkan, ada juga karena didorong oleh PTPSnya untuk dimasukkan saja dan ternyata kemudian direkom sendiri untuk di PSUkan," jelasnya.
Menurutnya, kejadian tersebut bakal menjadi evakuasi bagi KPU Sulsel dan KPU RI secara umum, karena selama ini Bimbingan Teknis (Bimtek) memang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan lantaran keterbatasan waktu, anggaran, serta sumber daya manusia.
Uslimin juga menjelaskan bahwa jumlah yang bakal melakukan pemungutan suara ulang diberbagai daerah masih akan terus bertambah mengingat saat ini Bawaslu Sulsel masih terus melakukan pengkajian terkait TPS yang berpotensi pencoblosan ulang.
"Meskipun undang-undang mensyaratkan hanya 10 hari setelah pemungutan suara. Tapi, jika rekomendasinya baru masuk tidak mungkin langsung bisa PSU," jelasnya.
Uslimin mengatakan masih belum mengetahui kapan waktu pemungutan suara ulang di Sulawesi Selatan bakal selesai dilakukan. Keterscadangan jumlah surat suara yang terbatas, hanya seribu di tiap Kabupaten/Kota, membuat pihaknya belum mengetahui kapan batas akhir pemungutan suara ulang.
"Jadi dimungkinkan lewat dari situ karena tergantung kesiapan logistik. Apalagi misalnya surat suara pilpres tidak ada cadangannya di provinsi. Cadangannya itu di KPU RI sementara yang PSU itu sudah banyak sekali," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Iyaa ada 40 TPS yang direkomendasi untuk PSU. Itu berada di 13 kabupaten dam kota," kata Komisioner KPU Sulsel Divisi Hubungan Masyarakat, Data, Informasi, dan Antarlembaga Uslimin, saat dikonfirmasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 22 April 2019.
Pemungutan suara ulang paling banyak berada di Takalar (9 TPS), Kota Makassar (5 TPS), Parepare (5 TPS), Palopo (5 TPS) dan Bone (5 TPS). KPU saat ini telah memulai pemungutan suara ulang di Kabupaten Jeneponto, yakni di TPS Kalimporo. Rekomendasi untuk Jeneponton datang lebih awal.
Banyaknya TPS di Sulawesi Selatan yang harus melakukan pencoblosan ulang karena memiliki kasus sama, yakni pemilih dengan menggunakan kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tanpa A5 walau tidak sesuai dengan domisili di KTP-el.
Dia tidak menampik ada faktor kelalaian dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan ruang atau mempersilakan pemilih hanya menggunakan KTP-el. Sebagian petugas KPPS termakan hoaks tentang penggunaan KTP-el dalam memilih.
"Kejadiannya kebanyak seperti itu. Misalnya terdaftar sebagai warga Makassar tapi mencoblos di Takalar. Bahkan, ada juga karena didorong oleh PTPSnya untuk dimasukkan saja dan ternyata kemudian direkom sendiri untuk di PSUkan," jelasnya.
Menurutnya, kejadian tersebut bakal menjadi evakuasi bagi KPU Sulsel dan KPU RI secara umum, karena selama ini Bimbingan Teknis (Bimtek) memang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan lantaran keterbatasan waktu, anggaran, serta sumber daya manusia.
Uslimin juga menjelaskan bahwa jumlah yang bakal melakukan pemungutan suara ulang diberbagai daerah masih akan terus bertambah mengingat saat ini Bawaslu Sulsel masih terus melakukan pengkajian terkait TPS yang berpotensi pencoblosan ulang.
"Meskipun undang-undang mensyaratkan hanya 10 hari setelah pemungutan suara. Tapi, jika rekomendasinya baru masuk tidak mungkin langsung bisa PSU," jelasnya.
Uslimin mengatakan masih belum mengetahui kapan waktu pemungutan suara ulang di Sulawesi Selatan bakal selesai dilakukan. Keterscadangan jumlah surat suara yang terbatas, hanya seribu di tiap Kabupaten/Kota, membuat pihaknya belum mengetahui kapan batas akhir pemungutan suara ulang.
"Jadi dimungkinkan lewat dari situ karena tergantung kesiapan logistik. Apalagi misalnya surat suara pilpres tidak ada cadangannya di provinsi. Cadangannya itu di KPU RI sementara yang PSU itu sudah banyak sekali," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
