Iklan Kampanye Politik di Media Masa Masih Dilarang
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo (tengah). Medcom.id/ Faisal Abdalla
Jakarta: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menghentikan laporan dugaan iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Laporan dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu unsur dalam Sentra Gakkumdu tetap berpendapat iklan tersebut merupakan kampanye di luar jadwal.
"Saya kira pendapat Bawaslu sudah jelas. Sehingga kalau terjadi peristiwa yang sama tentu pendapat hukum kami akan sama," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
Kampanye di media massa baru boleh dilakukan 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye atau dalam periode 24 Maret-13 April 2019. Hal itu sesuai ketentuan dalam pasal 276 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Sehingga kalau ada peserta pemilu yang lakukan hal yang sama maka itu masuk kategori pelanggaran perbuatan pelanggaran kampanye di luar jadwal," tutur Ratna.
Adapun keputusan Sentra Gakkumdu diambil bersama dua unsur lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dua unsur itu berpandangan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di salah satu media masa nasional yang terbit pada Rabu, 17 Oktober 2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye. Sebab sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan surat penetapan jadwal kampanye di media masa.
"Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Karena perbedaan pendapat ini. Kami harap ini tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol lakukan kegiatan yang sesungguhnya di undang-undang Pemilu tidak diperbolehkan," tandas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu unsur dalam Sentra Gakkumdu tetap berpendapat iklan tersebut merupakan kampanye di luar jadwal.
"Saya kira pendapat Bawaslu sudah jelas. Sehingga kalau terjadi peristiwa yang sama tentu pendapat hukum kami akan sama," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.
Kampanye di media massa baru boleh dilakukan 21 hari menjelang berakhirnya masa kampanye atau dalam periode 24 Maret-13 April 2019. Hal itu sesuai ketentuan dalam pasal 276 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Sehingga kalau ada peserta pemilu yang lakukan hal yang sama maka itu masuk kategori pelanggaran perbuatan pelanggaran kampanye di luar jadwal," tutur Ratna.
Adapun keputusan Sentra Gakkumdu diambil bersama dua unsur lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dua unsur itu berpandangan iklan rekening Jokowi-Ma'ruf di salah satu media masa nasional yang terbit pada Rabu, 17 Oktober 2018 tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana kampanye. Sebab sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan surat penetapan jadwal kampanye di media masa.
"Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Karena perbedaan pendapat ini. Kami harap ini tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol lakukan kegiatan yang sesungguhnya di undang-undang Pemilu tidak diperbolehkan," tandas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SCI))
BERITA TERKAIT
