Jakarta: Proses demokrasi yang tidak sehat menuju Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 bakal memengaruhi kualitas pemerintahan berikutnya.
Calon pemimpin yang ogah berkontestasi secara adil dan beradab bakal melahirkan sistem yang kian memburuk.
"Bukan tidak mungkin kita mendapati pemerintahan yang mirip bebek lumpuh. Karena ada dan hidup, tapi tidak banyak melakukan hal yang memberi kemanfaatan bagi publik," kata analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta Timur, Kamis, 2 November 2023.
Arif mengatakan kekhawatiran itu terlihat dari menteri-menteri yang terlibat kontestasi. Misalnya bakal calon presiden Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Sekian waktu lalu Pak Mahfud bilang kalau berkampanye ada dua, antara cuti atau ambil waktu di hari libur. Artinya pasti mendapati pemerintahan yang miring," ujar dia.
Faktor lainnya, yakni Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang kini mendapat kursi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi itu strategis lantaran bisa mengawasi lalu lintas percakapan di media sosial.
"Saya harus ingatkan Pak Budi Arie untuk tetap netral dan data-data Kominfo tidak pantas dijadikan upaya pemenangan calon siapapun," tegas Arif.
Arif juga menyinggung cuitan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni di platform X beberapa waktu lalu. Cuitan itu berisi "Selamat PAGI —Selamat Prabowo Gibran. Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan sertifikat PTSL dan Wakaf kepada masyarakat. Semoga PAGI kawan-kawan semua penuh berkah."
Unggahan itu dituding mengampanyekan pasangan tertentu. Padahal, Juli hendak menunaikan tugas negara.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((END))