Jakarta: Anggota tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Bambang Widjojanto (BW), menyoroti pengawasan DPR soal penetapan penjabat (pj) kepala daerah. Sebab, ada dugaan pj kepala daerah berpihak pada kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya dilakukan secara akuntabel?" kata Bambang dalam sidang sengketa hasil pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024.

Bambang mencontohkan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan pemerintah pusat. Sebab, nama-nama yang disodorkan bukan calon yang diusulkan gubernur dan bupati.
 

Baca: Ahli Prabowo-Gibran Disebut Menguntungkan Kubu Anies-Muhaimin, Kenapa?

"Ini terkonfirmasi oleh Komisi II yang melakukan kritik penunjukan pj kepala daerah bahkan ada judul (berita) ada (pj kepala daerah) yang menunjukkan posisi politiknya," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, kubu Anies juga menampilkan bukti yang diajukan pada MK. Bukti itu berupa foto Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang membagikan sembako murah. Masalahnya, kantong sembako itu berwarna biru muda khas Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengeklaim selalu mengawal proses penetapan pj kepala daerah. Seluruh fraksi di DPR juga mengingatkan soal transparansi itu pada Kemendagri setiap rapat kerja.

"Supaya betul-betul objektif, bebas kepentingan politik, dan ada sekitar enam rapat kerja disampaikan. Ini bentuk kontrol dan fungsi pengawasan dari DPR," jelas dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))