Pj Bupati Muna Barat Diduga Kampanyekan Ganjar Pranowo, Puskapi: Harus Dicopot
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Bahri diminta dicopot dari posisi Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Desakan tersebut dikarenakan Bahri diduga mengkampanyekan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dalam video yang viral beberapa waktu lalu.
"Jika Pj Kepala Daerah terbukti melanggar maka harus di copot," kata Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi), Zaenal Abidin melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Zaenal menegaskan pernyataan dukungan terhadap kandidat capres tertentu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Mereka tidak boleh memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan perintah tersebut karena mereka dipilih oleh presiden," tegas Zaenal.
Zaenal menyebut pernyataan Bahri yang disampaikan secara terbuka di depan umum itu berpotensi mencederai proses demokrasi. Serta, bisa memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat Muna Barat. Khususnya masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda pada Pilpres 2024.
"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih," ungkap
Zaenal
Menurutnya, hajatan Pilpres 2024 merupakan ujian tersendiri bagi kepala daerah dan Pj kepala daerah. Netralitas mereka dalam kapasitas sebagai pejabat sangat dibutuhkan demi menghadirkan pilpres yang jujur, bersih, dan adil.
"Kasus OTT KPK terhadap Pj Bupati Sorong (Yan Piet Mosso) dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan surat pakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai tanda adanya dugaan permainan elite mengatur pejabat daerah," bebernya.
Sebelumnya, Pj Bupati Muna Barat, Bahri telah dilaporkan ke Bawaslu. Laporan ini buntut diduga mengkampanyekan Capres Ganjar Pranowo dan calon anggota DPD Laode Umar Bonte.
"Maka kami Advokat yang tergabung dalam Advokat Pemantau Netralitas ASN (Apena) melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Tahun 2024," kata Koordinator Apena Suhono melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Pelanggaran Bahri dinilai terekam dalam sebuah video. Rekaman tersebut viral di media sosial.
Dia menjelaskan Bahri diangkat sebagai Pj Bupati Muna Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-1199 Tahun 2023 juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.74-1207 Tahun 2022. Kampanye yang dilakukan Bahri terhadap dua calon itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Bahri juga dinilai melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
"Saudara Bahri selaku Penjabat Bupati Muna Barat dan aparatur sipil negara (ASN) sudah seharusnya wajib menjaga netralitas dalam Pemilu Tahun 2024," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
"Jika Pj Kepala Daerah terbukti melanggar maka harus di copot," kata Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi), Zaenal Abidin melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Zaenal menegaskan pernyataan dukungan terhadap kandidat capres tertentu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Penjabat kepala daerah harus bersikap netral dalam Pemilu 2024.
"Mereka tidak boleh memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan perintah tersebut karena mereka dipilih oleh presiden," tegas Zaenal.
| Baca juga: Sekda Bali Ingatkan Netralitas Juga Berlaku untuk Pegawai Non ASN |
Zaenal menyebut pernyataan Bahri yang disampaikan secara terbuka di depan umum itu berpotensi mencederai proses demokrasi. Serta, bisa memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat Muna Barat. Khususnya masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda pada Pilpres 2024.
"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih," ungkap
Zaenal
Menurutnya, hajatan Pilpres 2024 merupakan ujian tersendiri bagi kepala daerah dan Pj kepala daerah. Netralitas mereka dalam kapasitas sebagai pejabat sangat dibutuhkan demi menghadirkan pilpres yang jujur, bersih, dan adil.
"Kasus OTT KPK terhadap Pj Bupati Sorong (Yan Piet Mosso) dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditemukan surat pakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai tanda adanya dugaan permainan elite mengatur pejabat daerah," bebernya.
Sebelumnya, Pj Bupati Muna Barat, Bahri telah dilaporkan ke Bawaslu. Laporan ini buntut diduga mengkampanyekan Capres Ganjar Pranowo dan calon anggota DPD Laode Umar Bonte.
"Maka kami Advokat yang tergabung dalam Advokat Pemantau Netralitas ASN (Apena) melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Tahun 2024," kata Koordinator Apena Suhono melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.
Pelanggaran Bahri dinilai terekam dalam sebuah video. Rekaman tersebut viral di media sosial.
Dia menjelaskan Bahri diangkat sebagai Pj Bupati Muna Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-1199 Tahun 2023 juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.74-1207 Tahun 2022. Kampanye yang dilakukan Bahri terhadap dua calon itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Bahri juga dinilai melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
"Saudara Bahri selaku Penjabat Bupati Muna Barat dan aparatur sipil negara (ASN) sudah seharusnya wajib menjaga netralitas dalam Pemilu Tahun 2024," ungkap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ABK))
BERITA TERKAIT
