MK Meloloskan Gugatan NasDem di Dapil DKI 2
Ilustrasi sidang gugatan Pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan perkara yang diajukan Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2. Perkara yang menyoal perolehan suara dan revisinya itu dinyatakan layak dilanjutkan.
"Perkara nomor 195 dan seterusnya NasDem dapil DKI Jakarta 2 DPR RI," kata Hakim MK Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di panel 1. Ketua Badan Advokasi Hukum NasDem, Taufik Basari, sudah mendapatkan agenda pembuktian pada 29 Juli 2019.
"Untuk di dapil II DKI akan kita siapkan tiga orang saksi dan satu orang ahli. Untuk saksi dan ahli belum bisa kita sampaikan (namanya)," ujar Taufik.
Pihaknya kini tengah menunggu alokasi saksi yang ditetapkan MK. Pemohon seharusnya mendapatkan jatah tiga saksi dan ahli untuk satu dapil. "Pihak terkait itu satu saksi, satu ahli," kata Taufik.
Sebelumnya, majelis Hakim MK telah membacakan putusan sela terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Total, ada 58 perkara yang kandas dan 122 perkara dilanjutkan ke pembuktian. Sebanyak 80 perkara akan diumumkan nasibnya saat putusan.
"Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari mahkamah untuk sidang pengucapan putusan," kata Aswanto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Perkara nomor 195 dan seterusnya NasDem dapil DKI Jakarta 2 DPR RI," kata Hakim MK Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.
Perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di panel 1. Ketua Badan Advokasi Hukum NasDem, Taufik Basari, sudah mendapatkan agenda pembuktian pada 29 Juli 2019.
"Untuk di dapil II DKI akan kita siapkan tiga orang saksi dan satu orang ahli. Untuk saksi dan ahli belum bisa kita sampaikan (namanya)," ujar Taufik.
Pihaknya kini tengah menunggu alokasi saksi yang ditetapkan MK. Pemohon seharusnya mendapatkan jatah tiga saksi dan ahli untuk satu dapil. "Pihak terkait itu satu saksi, satu ahli," kata Taufik.
Sebelumnya, majelis Hakim MK telah membacakan putusan sela terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Total, ada 58 perkara yang kandas dan 122 perkara dilanjutkan ke pembuktian. Sebanyak 80 perkara akan diumumkan nasibnya saat putusan.
"Untuk perkara selain dan selebihnya yang tidak dinyatakan dismissal serta yang tidak dinyatakan lanjut pada sidang pembuktian agar menunggu panggilan sidang dari mahkamah untuk sidang pengucapan putusan," kata Aswanto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
