Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan Daulay tak sepakat bagi-bagi kursi sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Ia mengakui koalisi yang kalah tak berharap banyak mendapat jatah kekuasaan. 

"Karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol tapi kepetingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut enggak akan selesai-selesai," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2019.

Meski rekonsiliasi tetap berjalan, bukan berarti pihak yang kalah keluar dari perannya sebagai oposisi. Peran oposisi dibutuhkan agar terciptanya keseimbangan di pemerintahan. 

"Enggak mesti ada power sharing, untuk mereka yang menang mungkin ada power sharing tapi yang lain kan enggak mesti," ujar Saleh. 

Baca juga: Rekonsiliasi Pascapemilu Disarankan Diawali Elite Parpol

Menurutnya, power sharing kepada pihak yang kalah berbahaya. Hal itu menghilangkan peran oposisi sebagai pengawas roda pemerintahan. Pemeritah terlalu kuat tidak baik tanpa adanya kritik yang konstruktif. 

"Harus dijaga kunci oposisi yang konstruktif. Karena enggak ada yang koreksi sama sekali dan sampaikan sesuatu yang berbeda, itu sangat tidak tepat. Jadi jaga lah karena pasti ada yang oposisi. Saya enggak tahu parpol mana yang putuskan (menjadi oposisi)," ujarnya. 

Saat disinggung posisi PAN, Saleh belum bisa memutuskan. Sikap PAN diputuskan usai keluarnya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2019. 

"Kami konsisten tunggu hasil Putusan MK, itu kan etika politiknya begitu. Nanti setelah itu kami lakukan evaluasi dalam pileg dan pilpres 2019 kami dapat apa," pungkasnya. 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))