KPU akan Surati Lembaga Survei Terkait Sumber Dana
Ketua KPU Arief Budiman. MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui sejumlah lembaga survei penyelenggara hitung cepat Pemilu 2019 belum melaporkan sumber pendanaan. KPU akan menyurati lembaga survei tersebut sesuai dengan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua KPU Arief Budiman menyebut seharusnya lembaga survei menginformasikan sumber dana tanpa diberitahu. Karena aturan itu ada dalam Undang-undang.
"Di undang-undang jelas mereka harus (melaporkan sumber dana) itu," kata Arief di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
Dalam proses verifikasi, KPU mengecek metodologi, sumber dana, dan status badan hukum, lembaga survei. Jika memenuhi syarat, KPU menetapkan lembaga survei itu berhak melakukan hitung cepat.
Lembaga survei juga diperintahkan melaporkan kembali metodologi dan sumber dana dalam 15 hari setelah pelaksanaan hitung cepat. Arief mengatakan ketentuan ini sudah diketahui setiap lembaga.
Baca: KPU Didesak Buka Daftar Lembaga Survei Nakal
"Tanpa harus kita minta-minta seharusnya (menyerahkan). Karena ada pasal yang menyatakan mereka harus melaporkan ke KPU," ujar Arief.
Komisioner KPU Ilham Saputra juga mengakui kemungkinan ada lembaga survei yang belum melaporkan sumber dana. KPU akan menegur lembaga survei tersebut.
"Ya kita segera surati. Kita tegur, kita kasih peringatan," kata Ilham.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat. Vonis ini diketok palu menanggapi laporan yang dilayangkan Badan Pemenuhan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait lembaga survei dengan hasil menyesatkan.
KPU diperintahkan segera memperbaiki tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu itu diminta mengumumkan lembaga survei yang menyesatkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
Ketua KPU Arief Budiman menyebut seharusnya lembaga survei menginformasikan sumber dana tanpa diberitahu. Karena aturan itu ada dalam Undang-undang.
"Di undang-undang jelas mereka harus (melaporkan sumber dana) itu," kata Arief di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.
Dalam proses verifikasi, KPU mengecek metodologi, sumber dana, dan status badan hukum, lembaga survei. Jika memenuhi syarat, KPU menetapkan lembaga survei itu berhak melakukan hitung cepat.
Lembaga survei juga diperintahkan melaporkan kembali metodologi dan sumber dana dalam 15 hari setelah pelaksanaan hitung cepat. Arief mengatakan ketentuan ini sudah diketahui setiap lembaga.
Baca: KPU Didesak Buka Daftar Lembaga Survei Nakal
"Tanpa harus kita minta-minta seharusnya (menyerahkan). Karena ada pasal yang menyatakan mereka harus melaporkan ke KPU," ujar Arief.
Komisioner KPU Ilham Saputra juga mengakui kemungkinan ada lembaga survei yang belum melaporkan sumber dana. KPU akan menegur lembaga survei tersebut.
"Ya kita segera surati. Kita tegur, kita kasih peringatan," kata Ilham.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat. Vonis ini diketok palu menanggapi laporan yang dilayangkan Badan Pemenuhan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait lembaga survei dengan hasil menyesatkan.
KPU diperintahkan segera memperbaiki tata cara pendaftaran lembaga penghitungan cepat Pemilu 2019. Penyelenggara pemilu itu diminta mengumumkan lembaga survei yang menyesatkan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DRI))
BERITA TERKAIT
