KPU Didesak Buka Daftar Lembaga Survei Nakal
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengumumkan daftar lembaga survei yang tak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. KPU diberikan waktu tiga hari untuk membukanya ke publik.
"Kami meminta lembaga survei yang tidak menyampaikan laporan namanya bisa dipublikasikan KPU," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.
Bawaslu mencatat ada sebanyak 22 lembaga survei yang tak patuh. Mereka tidak tepat waktu dalam melaporkan metodologi penghitungan, sampling dan sistem survei, serta sumber pendanaannya kepada KPU.
Padahal pelaporan itu diatur dalam Pasal 449 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Bawaslu pun memberikan waktu kepada KPU untuk mengumumkan nama-nama lembaga survei nakal itu. Hal itu wajib dijalankan KPU karena diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu.
Sebanyak 22 lembaga survei yang belum memasukan laporan ke KPU itu ialah:
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas
3. Indekstat Konsultan Indonesia
4. Jaringan Suara Indonesia
5. Populi Center
6. Cyrus Network
7. Media Survei Nasional
8. Indodata
9. Celebes Research Center
10. Roda Tiga Konsultan
11. Indomatrik
12. Puskaptis
13. Pusat Riset Indonesia
14. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
15. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
16. Voxpol Center Research & Consultant
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia
18. Cirus Surveyors Group
19. Arus Survei Indonesia
20. PolMark Indonesia
21. PT. Parameter Konsultindo
22. Lembaga Real Count Nusantara
Empat lembaga survei yang telah melapor ke KPU atau setelah 2 Mei 2019, yakni:
1. Charta Politika Indonesia
2. Indobarometer
3. Rakata Institute
4. Lembaga Survei Kuadran
5. Konsepindo Research and Consulting
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kami meminta lembaga survei yang tidak menyampaikan laporan namanya bisa dipublikasikan KPU," kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2019.
Bawaslu mencatat ada sebanyak 22 lembaga survei yang tak patuh. Mereka tidak tepat waktu dalam melaporkan metodologi penghitungan, sampling dan sistem survei, serta sumber pendanaannya kepada KPU.
Padahal pelaporan itu diatur dalam Pasal 449 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Bawaslu pun memberikan waktu kepada KPU untuk mengumumkan nama-nama lembaga survei nakal itu. Hal itu wajib dijalankan KPU karena diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu.
Sebanyak 22 lembaga survei yang belum memasukan laporan ke KPU itu ialah:
1. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia
2. Penelitian dan Pengembangan Kompas
3. Indekstat Konsultan Indonesia
4. Jaringan Suara Indonesia
5. Populi Center
6. Cyrus Network
7. Media Survei Nasional
8. Indodata
9. Celebes Research Center
10. Roda Tiga Konsultan
11. Indomatrik
12. Puskaptis
13. Pusat Riset Indonesia
14. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia)
15. Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
16. Voxpol Center Research & Consultant
17. FIXPOLL Media Polling Indonesia
18. Cirus Surveyors Group
19. Arus Survei Indonesia
20. PolMark Indonesia
21. PT. Parameter Konsultindo
22. Lembaga Real Count Nusantara
Empat lembaga survei yang telah melapor ke KPU atau setelah 2 Mei 2019, yakni:
1. Charta Politika Indonesia
2. Indobarometer
3. Rakata Institute
4. Lembaga Survei Kuadran
5. Konsepindo Research and Consulting
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
