Uang Transportasi Anggota KPPS Kota Tangerang Dipotong, KPU: Hasil Kesepakatan
Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah.
Tangerang: Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Tangerang merasa kecewa usai menggelar bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU. Kekecewaan mereka mulai dari tidak sesuainya uang transportasi yang diterima, bahkan ada juga belum menerima honor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah mengatakan, terkait nilai uang transportasi bimtek serta pelantikan KPPS bukan menjadi kewenangan komisioner KPU. Melainkan itu menjadi kewenangan dari sekretariat KPU, selaku pengelola anggaran.
"Karena memang besarannya berbeda-beda, maka agar seragam dibuatlah kesepakatan. Setahu saya, berapa besaran dari transportasi bimtek dan pelantikan KPPS hasil kesepakatan dari Sekretariat KPU se-Banten," ujarnya, Selasa, 30 Januari 2024.
Qori menjelaskan, uang transportasi dalam kota diberikan dengan batas tertinggi Rp150 ribu berdasarkan SBM TA 2024 (PMK 49/2023). Namun, pemberian uang transportasi prinsipnya secara pengeluaran real sesuai penggunaan serta efisiennya.
"Misalnya anggota KPPS naik mobil atau motor, maka struk BBM atau harga ojek online sebagai tanda bukti aplikasi. Mempedomani itu, maka uang transportasi pelantikan dan bimtek KPPS ditetapkan sebesar Rp50 ribu per kegiatan se-Banten," jelasnya.
Menurut Qori, dengan hasil kesepakatan itu, KPPS tidak lagi menyertakan struk atau tanpa perlu bukti, karena dinilai sudah cukup wajar untuk transportasi dalam satu kelurahan. Qori menambahkan, pihaknya telah mengajukan revisi anggaran pada Selasa, 23 Januari 2025, dan terkait mekanisme penarikan anggaran memerlukan waktu.
"Terkait keterlambatan pencairan uang transport, kami mohon maaf, dan dapat dimaklumi. Kami minta waktu dua hari untuk membagikan transport tersebut," katanya.
Sementara, salah satu anggota KPPS di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Hendra mengatakan, dirinya telah mengikuti pelantikan dan bimtek yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, hingga saat ini belum diberikan biaya transportasi.
"Saya ikut pelantikan pada Kamis (25 Januari 2024). Bimtek juga saya ikuti dan sudah selesai, tapi uang transportnya enggak saya dapat," kata Hendra.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Tangerang, Qori Ayatullah mengatakan, terkait nilai uang transportasi bimtek serta pelantikan KPPS bukan menjadi kewenangan komisioner KPU. Melainkan itu menjadi kewenangan dari sekretariat KPU, selaku pengelola anggaran.
"Karena memang besarannya berbeda-beda, maka agar seragam dibuatlah kesepakatan. Setahu saya, berapa besaran dari transportasi bimtek dan pelantikan KPPS hasil kesepakatan dari Sekretariat KPU se-Banten," ujarnya, Selasa, 30 Januari 2024.
Qori menjelaskan, uang transportasi dalam kota diberikan dengan batas tertinggi Rp150 ribu berdasarkan SBM TA 2024 (PMK 49/2023). Namun, pemberian uang transportasi prinsipnya secara pengeluaran real sesuai penggunaan serta efisiennya.
| Baca: Tak Mundur Sebagai Perangkat Desa, Caleg Partai Demokrat DPRD Kabupaten Malang Dicoret |
"Misalnya anggota KPPS naik mobil atau motor, maka struk BBM atau harga ojek online sebagai tanda bukti aplikasi. Mempedomani itu, maka uang transportasi pelantikan dan bimtek KPPS ditetapkan sebesar Rp50 ribu per kegiatan se-Banten," jelasnya.
Menurut Qori, dengan hasil kesepakatan itu, KPPS tidak lagi menyertakan struk atau tanpa perlu bukti, karena dinilai sudah cukup wajar untuk transportasi dalam satu kelurahan. Qori menambahkan, pihaknya telah mengajukan revisi anggaran pada Selasa, 23 Januari 2025, dan terkait mekanisme penarikan anggaran memerlukan waktu.
"Terkait keterlambatan pencairan uang transport, kami mohon maaf, dan dapat dimaklumi. Kami minta waktu dua hari untuk membagikan transport tersebut," katanya.
Sementara, salah satu anggota KPPS di Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Hendra mengatakan, dirinya telah mengikuti pelantikan dan bimtek yang diselenggarakan oleh KPU. Namun, hingga saat ini belum diberikan biaya transportasi.
"Saya ikut pelantikan pada Kamis (25 Januari 2024). Bimtek juga saya ikuti dan sudah selesai, tapi uang transportnya enggak saya dapat," kata Hendra.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
