Serahkan ke Panelis, KPU Tak Ikut-Ikutan Tentukan Pertanyaan Debat Capres-Cawapres
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeklaim pihaknya tak ikut-ikutan dalam menentukan pertanyaan yang disiapkan panelis untuk debat calon presiden dan wakil presiden, Selasa, 12 Desember mendatang. KPU hanya memberi arahan kepada para panelis agar pertanyaannya tak out of context dari bahasan.
“Kalau pembuatan pertanyaannya murni di para ahli. Kalau KPU kan sebenarnya memfasilitasi apa namanya kebutuhan debat ini dengan topik tertentu itu harus diserahkan ke pihak-pihak yang punya kualifikasi,” kata Komisioner KPU RI August Melasz , Minggu, 10 Desember 2023.
Diketahui, debat pertama dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga diselenggarakan di Kantor KPU RI dan ditayangkan secara langsung di TVRI dan RRI.
“Kalau KPU sendiri kan bukan ahli hukum, bukan ahli hak asasi manusia, begitu,” ungkapnya.
August membeberkan setelah pertanyaan dari panelis rampung akan disegel dan akan diserahkan kepada moderator. Untuk itu, pihaknya tak pernah mengetahui isi pertanyaannya yang telah disiapkan panelis untuk debat capres-cawapres.
“Itu lah kemudian panelis itu juga menandatangani pakta integritas, di sana untuk tidak membocorkan, untuk menjaga pertanyaan agar tidak bocor,” ujar dia.
Adapun KPU resmi menetapkan 11 orang panelis yang bakal menyusun pertanyaan pada debat calon presiden (capres) perdana. Mereka terdiri dari akademisi di bidang politik dan hukum.
August menguraikan, ke-11 orang itu adalah pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati; pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi; ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro, Lita Tyesta ALW.
Berikutnya pakar hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi; pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto; pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti; guru besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.
Lalu, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik; guru besar studi agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Al Makin; Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto; dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Wawan Mas'udi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
“Kalau pembuatan pertanyaannya murni di para ahli. Kalau KPU kan sebenarnya memfasilitasi apa namanya kebutuhan debat ini dengan topik tertentu itu harus diserahkan ke pihak-pihak yang punya kualifikasi,” kata Komisioner KPU RI August Melasz , Minggu, 10 Desember 2023.
Diketahui, debat pertama dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga diselenggarakan di Kantor KPU RI dan ditayangkan secara langsung di TVRI dan RRI.
“Kalau KPU sendiri kan bukan ahli hukum, bukan ahli hak asasi manusia, begitu,” ungkapnya.
August membeberkan setelah pertanyaan dari panelis rampung akan disegel dan akan diserahkan kepada moderator. Untuk itu, pihaknya tak pernah mengetahui isi pertanyaannya yang telah disiapkan panelis untuk debat capres-cawapres.
“Itu lah kemudian panelis itu juga menandatangani pakta integritas, di sana untuk tidak membocorkan, untuk menjaga pertanyaan agar tidak bocor,” ujar dia.
| Baca juga: KPU akan Karantina 11 Panelis Debat Capres |
Adapun KPU resmi menetapkan 11 orang panelis yang bakal menyusun pertanyaan pada debat calon presiden (capres) perdana. Mereka terdiri dari akademisi di bidang politik dan hukum.
August menguraikan, ke-11 orang itu adalah pakar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati; pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi; ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro, Lita Tyesta ALW.
Berikutnya pakar hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi; pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto; pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti; guru besar Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.
Lalu, Ketua Komnas HAM 2017-2020 Ahmad Taufan Damanik; guru besar studi agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Al Makin; Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto; dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Wawan Mas'udi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((END))
BERITA TERKAIT
