3 Kejanggalan Penyaluran Bansos oleh Jokowi Jelang Pencoblosan
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi melakukan manuver di masa kampanye Pilpres 2024. Jelang pencoblosan, presiden kini semakin gencar membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Namun ada beberapa kejanggalan terkait pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi:
Pembagian bansos oleh Jokowi nyatanya tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Hal ini juga turut dipertanyakan oleh kubu PDIP.
"Mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu ibu Risma tidak diajak?," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.
Menurut Hasto, seharusnya Jokowi mengapresiasi integritas Risma tersebut. Pasalnya bansos merupakan politik keberpihakan yang diperjuangkan dan didukung semua partai politik di DPR dan bukan kebijakan presiden.
Bagi-bagi bansos tanpa melibatkan Mensos tak hanya sebuah pelanggaran, namun hal tersebut merusak tata pemerintahan. Pasalnya bansos merupakan otoritas dari kementerian yang dipimpin Risma sebagai Menteri Sosial.
"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," tegas Hasto.
Alih-alih untuk kepentingan umum, Jokowi justru dinilai membagi-bagikan bansos untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden tertentu. Pasalnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto menyinggung adanya beras Bulog bergambar Gibran. Hasto menegaskan penyaluran bansos ini merupakan permasalahan serius.
"Di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius," tegas Hasto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
Namun ada beberapa kejanggalan terkait pembagian bansos yang dilakukan oleh Jokowi:
1. Tidak melibatkan Menteri Sosial (Mensos)
Pembagian bansos oleh Jokowi nyatanya tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Hal ini juga turut dipertanyakan oleh kubu PDIP.
"Mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu ibu Risma tidak diajak?," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.
Menurut Hasto, seharusnya Jokowi mengapresiasi integritas Risma tersebut. Pasalnya bansos merupakan politik keberpihakan yang diperjuangkan dan didukung semua partai politik di DPR dan bukan kebijakan presiden.
| Baca juga: Jokowi Salurkan Bansos Tanpa Libatkan Risma, Anies Emoh Negara Dikelola Sesuai Selera |
2. Melanggar tata pemerintahan
Bagi-bagi bansos tanpa melibatkan Mensos tak hanya sebuah pelanggaran, namun hal tersebut merusak tata pemerintahan. Pasalnya bansos merupakan otoritas dari kementerian yang dipimpin Risma sebagai Menteri Sosial.
"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius. Justru ini mencederai rakyat dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," tegas Hasto.
3. Bansos jadi alat untuk mendongkrak elektoral capres tertentu
Alih-alih untuk kepentingan umum, Jokowi justru dinilai membagi-bagikan bansos untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden tertentu. Pasalnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui sebagai salah satu kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hasto menyinggung adanya beras Bulog bergambar Gibran. Hasto menegaskan penyaluran bansos ini merupakan permasalahan serius.
"Di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog, kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius," tegas Hasto.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((PRI))
BERITA TERKAIT
