Relawan Dianiaya Oknum TNI, Panglima dan KSAD Gagal Jaga Netralitas
Ilustrasi penganiayaan/Medcom.id
Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi oknum anggota TNI yang menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi itu dinilai telah merusak netralitas prajurit TNI dalam momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi melalui keterangan tertulis, Minggu, 31 Desember 2023.
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut. Khususnya terhadap konteks masa kampanye politik.
Pasalnya, lanjut Hendardi, akibat tindakan oknum tersebut seharusnya disadari dapat mencederai netralitas TNI. Selain itu, para anggota TNI tersebut mestinya melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
"Bukan main hakim sendiri," ucap Hendardi.
Hendardi menuturkan aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Oknum prajurit tersebut harus dilakukan penindakan tegas di lingkungan peradilan umum.
"Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat," ujar Hendardi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Komisi I DPR juga didorong untuk mengevaluasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota. Sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024," kata Hendardi.
Sebelumnya, sebanyak 15 oknum TNI diduga menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Peristiwa tersebut diketahui terjadi Sabtu siang, 30 Desember 2023, di depan markas Batalyon Infanteri Raider 408/SBH Kompi Senapan B Boyolali.
Dikonfirmasi, Komandan Kodim 0724/ Byl Letkol Inf Wiweko Wulang Wiwoho membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat ini Denpom IV/4 Surakarta masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Menurutnya, peristiwa terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antarkedua belah pihak. Kejadian sekitar pukul 11.19 WIB saat beberapa anggota melaksanakan olahraga bola voli.
Para anggota TNI kemudian mendengar suara bising dari kendaraan bermotor dengan knalpot brong. Diketahui, pengendara merupakan sejumlah relawan Ganjar-Mahfud MD yang mengikuti kampanye Ganjar.
"Mendengar suara bising, beberapa anggota keluar untuk mencari sumber suara karena melintas terus menerus dan berulang kali. Oknum keluar untuk mengingatkan dan membubarkan. Dari situlah diduga terjadi tindak penganiayaan," ujar Wiweko.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi melalui keterangan tertulis, Minggu, 31 Desember 2023.
Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut. Khususnya terhadap konteks masa kampanye politik.
Pasalnya, lanjut Hendardi, akibat tindakan oknum tersebut seharusnya disadari dapat mencederai netralitas TNI. Selain itu, para anggota TNI tersebut mestinya melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
"Bukan main hakim sendiri," ucap Hendardi.
| Baca: Kekerasan Terhadap Relawan Dikecam |
Hendardi menuturkan aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Oknum prajurit tersebut harus dilakukan penindakan tegas di lingkungan peradilan umum.
"Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat," ujar Hendardi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Komisi I DPR juga didorong untuk mengevaluasi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
"Mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan KSAD yang gagal mengontrol anggota. Sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024," kata Hendardi.
Sebelumnya, sebanyak 15 oknum TNI diduga menganiaya relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Peristiwa tersebut diketahui terjadi Sabtu siang, 30 Desember 2023, di depan markas Batalyon Infanteri Raider 408/SBH Kompi Senapan B Boyolali.
Dikonfirmasi, Komandan Kodim 0724/ Byl Letkol Inf Wiweko Wulang Wiwoho membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat ini Denpom IV/4 Surakarta masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.
Menurutnya, peristiwa terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antarkedua belah pihak. Kejadian sekitar pukul 11.19 WIB saat beberapa anggota melaksanakan olahraga bola voli.
Para anggota TNI kemudian mendengar suara bising dari kendaraan bermotor dengan knalpot brong. Diketahui, pengendara merupakan sejumlah relawan Ganjar-Mahfud MD yang mengikuti kampanye Ganjar.
"Mendengar suara bising, beberapa anggota keluar untuk mencari sumber suara karena melintas terus menerus dan berulang kali. Oknum keluar untuk mengingatkan dan membubarkan. Dari situlah diduga terjadi tindak penganiayaan," ujar Wiweko.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
