Peserta Pemilu Didiskualifikasi Jika Terbukti Curang
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan diskualifikasi peserta pemilu jika terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di Pemilu 2019. Namun, kecurangan itu harus dibuktikan dengan data yang sah dan sesuai kejadian di lapangan.
"Kalau (kecurangannya) terstruktur, sistematis dan masif bisa mempengaruhi hasil pemilu. Kalau terbukti didiskualifikasi. Tapi tergantung hasil pemilunya bagaimana," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Hukuman itu berlaku untuk calon legislator maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Bagja menegaskan Bawaslu independen dalam menindak pelaku kecurangan pemilu.
Baca: Bawaslu Sebut Koar-koar Kecurangan BPN Salah Alamat
Peserta pemilu yang terbukti melakukan kecurangan akan diganti dengan orang yang suaranya berada satu tingkat di bawahnya. Kemudian, peserta pemilu yang curang langsung dinyatakan gugur.
"Misalnya kemarin Arif dari PDIP, terus kita tindaklanjuti. Kalau terbukti bisa didiskualifikasi, caleg yang bawahnya yang naik," tutur Bagja.
Bagja menjelaskan kecurangan yang bisa dilaporkan hanya dari hasil penghitungan suara di lokasi. Kecurangan tidak bisa hanya merujuk pada hasil quick count maupun situng KPU.
Pelaporan juga harus dilakukan di Bawaslu. Di luar itu, laporan tidak akan dilayani.
Selain itu, pelaporan kecurangan harus disertai bukti yang autentik. Bawaslu tak akan menindaklanjuti laporan bila hanya berupa dugaan yang tidak valid.
"Kan ada mekanismenya, ada alat bukti yang bisa disampaikan. Bukan kemudian berdebat di publik tanpa membawa alat bukti, kan menjadi repot," kata Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kalau (kecurangannya) terstruktur, sistematis dan masif bisa mempengaruhi hasil pemilu. Kalau terbukti didiskualifikasi. Tapi tergantung hasil pemilunya bagaimana," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Hukuman itu berlaku untuk calon legislator maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Bagja menegaskan Bawaslu independen dalam menindak pelaku kecurangan pemilu.
Baca: Bawaslu Sebut Koar-koar Kecurangan BPN Salah Alamat
Peserta pemilu yang terbukti melakukan kecurangan akan diganti dengan orang yang suaranya berada satu tingkat di bawahnya. Kemudian, peserta pemilu yang curang langsung dinyatakan gugur.
"Misalnya kemarin Arif dari PDIP, terus kita tindaklanjuti. Kalau terbukti bisa didiskualifikasi, caleg yang bawahnya yang naik," tutur Bagja.
Bagja menjelaskan kecurangan yang bisa dilaporkan hanya dari hasil penghitungan suara di lokasi. Kecurangan tidak bisa hanya merujuk pada hasil quick count maupun situng KPU.
Pelaporan juga harus dilakukan di Bawaslu. Di luar itu, laporan tidak akan dilayani.
Selain itu, pelaporan kecurangan harus disertai bukti yang autentik. Bawaslu tak akan menindaklanjuti laporan bila hanya berupa dugaan yang tidak valid.
"Kan ada mekanismenya, ada alat bukti yang bisa disampaikan. Bukan kemudian berdebat di publik tanpa membawa alat bukti, kan menjadi repot," kata Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
