Capres-Cawapres Diminta Setop Klaim Kemenangan
Suasana konferensi pers koalisi masyarakat sipil di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Foto: Cindy/Medcom.id
Jakarta: Para calon presiden dan calon wakil presiden diminta setop saling mendeklarasikan kemenangan sebelum ada hasil resmi dari KPU RI. Sebab, aksi tersebut memicu konflik di masyarakat.
"Di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara, muncul pernyataan kemenangan untuk kelompoknya masing-masing. Akibatnya ada keraguan, kebingungan, dan pertentangan di antara sesama warga," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 21 April 2019.
Sunanto bersama para aktivis, peneliti dan pengamat politik yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses demokrasi yang tengah berjalan. KPU pun masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional secara berjenjang.
Peserta pemilu dan tim kampanye juga diminta mengedepankan sikap kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. "Elite diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan bisa membelah sesama warga masyarakat," ucap Sunanto.
Dia juga mengimbau peserta pemilu agar menaati prosedur hukum yang berlaku bila menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Dia meyakini aparat terkait dalam menyelesaikan segala persoalan dalam pemilu secara adil.
"Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan mutlak bekerja secara transparan, profesional, akuntabel, dan adil dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran pemilu," terang Sunanto.
Di sisi lain, KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan mengawasi rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi akurat serta tidak terjebak pada spekulasi yang berkembang liar.
"Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang responsif dan terukur dalam merespons berbagai dinamika yang ada di masyarakat," ucap Sunanto.
Koalisi masyarakat sipil juga berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi. Masyarakat harus mencari tahu kebenaran dari segala informasi yang diterima.
"Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya," pungkas dia.
Tokoh masyarakat sipil yang hadir dalam pernyataan sikap ini ialah Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, akademisi Feri Amsari, pengamat politik Arif Susanto, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.
Adapula, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad, Peneliti Formappi, Lucius Karus, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dan mantan Anggota Bawaslu Wahidah Suaib.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara, muncul pernyataan kemenangan untuk kelompoknya masing-masing. Akibatnya ada keraguan, kebingungan, dan pertentangan di antara sesama warga," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 21 April 2019.
Sunanto bersama para aktivis, peneliti dan pengamat politik yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses demokrasi yang tengah berjalan. KPU pun masih melakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional secara berjenjang.
Peserta pemilu dan tim kampanye juga diminta mengedepankan sikap kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa. "Elite diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan bisa membelah sesama warga masyarakat," ucap Sunanto.
Dia juga mengimbau peserta pemilu agar menaati prosedur hukum yang berlaku bila menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Dia meyakini aparat terkait dalam menyelesaikan segala persoalan dalam pemilu secara adil.
"Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan mutlak bekerja secara transparan, profesional, akuntabel, dan adil dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran pemilu," terang Sunanto.
Di sisi lain, KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan mengawasi rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi akurat serta tidak terjebak pada spekulasi yang berkembang liar.
"Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang responsif dan terukur dalam merespons berbagai dinamika yang ada di masyarakat," ucap Sunanto.
Koalisi masyarakat sipil juga berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi. Masyarakat harus mencari tahu kebenaran dari segala informasi yang diterima.
"Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya," pungkas dia.
Tokoh masyarakat sipil yang hadir dalam pernyataan sikap ini ialah Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, akademisi Feri Amsari, pengamat politik Arif Susanto, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow.
Adapula, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad, Peneliti Formappi, Lucius Karus, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dan mantan Anggota Bawaslu Wahidah Suaib.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
