Sistem Pemilu Indonesia Dinilai Masih Lemah
Diskusi bertajuk 'Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia - Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia masih lemah. Sistem saat ini belum berhasil mewujudkan pemilu jujur dan adil.
"Pertanyaan yang paling mendasar apakah sistem pemilu yang kita praktikkan selama ini, khususnya selama Reformasi, itu sudah bisa mengejawantahkan pesan konstitusional kita; yaitu pemilu yang jujur dan adil," kata Refly dalam diskusi bertajuk 'Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia'," di kawasangan Kuningan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Refly menilai sistem pemilu yang baik harus memiliki dua komponen, yaitu komponen yang dapat mencegah praktik ketidakjujuran dan komponen penegakan hukum yang efektif. Sistem saat ini dianggap belum memiliki dua hal tersebut.
Dia mencontohkan, sistem pemilu di Indonesia belum bisa mencegah politik uang. Politik uang merupakan momok yang terus ada setiap perhelatan pemilu.
(Baca juga: Perludem Usul Sistem Pemilu Serentak Diubah)
"Banyak sekali keluhan-keluhan di daerah, sudah membina konstituen selama lima tahun, kalah sama serangan subuh," ujarnya.
Refly juga mengkritik sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Dia menilai sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia terlalu melibatkan banyak institusi.
Dia mencontohkan polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai calon anggota DPD. Mahkamah Konstutusi (MK) melarang pengurus parpol nyaleg DPD, namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatakan OSO.
"Padahal salah satu penegakan hukum yang solid, harus single. Tak boleh institusi yang terlibat itu terlalu banyak. Karena apa? Satu keputusan institusi bisa dibatalkan institusi lainya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Pertanyaan yang paling mendasar apakah sistem pemilu yang kita praktikkan selama ini, khususnya selama Reformasi, itu sudah bisa mengejawantahkan pesan konstitusional kita; yaitu pemilu yang jujur dan adil," kata Refly dalam diskusi bertajuk 'Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia'," di kawasangan Kuningan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.
Refly menilai sistem pemilu yang baik harus memiliki dua komponen, yaitu komponen yang dapat mencegah praktik ketidakjujuran dan komponen penegakan hukum yang efektif. Sistem saat ini dianggap belum memiliki dua hal tersebut.
Dia mencontohkan, sistem pemilu di Indonesia belum bisa mencegah politik uang. Politik uang merupakan momok yang terus ada setiap perhelatan pemilu.
(Baca juga: Perludem Usul Sistem Pemilu Serentak Diubah)
"Banyak sekali keluhan-keluhan di daerah, sudah membina konstituen selama lima tahun, kalah sama serangan subuh," ujarnya.
Refly juga mengkritik sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Dia menilai sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia terlalu melibatkan banyak institusi.
Dia mencontohkan polemik pencalonan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sebagai calon anggota DPD. Mahkamah Konstutusi (MK) melarang pengurus parpol nyaleg DPD, namun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatakan OSO.
"Padahal salah satu penegakan hukum yang solid, harus single. Tak boleh institusi yang terlibat itu terlalu banyak. Karena apa? Satu keputusan institusi bisa dibatalkan institusi lainya," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
