Jardiknas Relawan AMIN Dorong DPR Gunakan Angket Sikapi Kecurangan Pemilu
Jaringan Pendidik Nasional (Jardiknas) membuat pernyataan sikap terkait hasil Pemilu yang telah dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
Tangerang: Relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Jaringan Pendidik Nasional (Jardiknas) membuat pernyataan sikap terkait hasil Pemilu 2024. Jardiknas menilai Pemilu 2024 banyak terjadi pelanggaran.
"Dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari sebelum dan sesudah pemilihan, banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik melibatkan para pejabat, pemerintah aparat desa para Pelaksana tugas (Plt) Bupati maupun Wali Kota dan Gubernur, bahkan Presiden sendiri diketahui tidak netral," ujar Wakil Ketua Umum Jardiknas, Qosim, Rabu, 21 Februari 2024.
Selain itu, Qosim menuturkan, pihaknya melihat saat ini presiden dan para pejabat sangat terang-terangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, termasuk pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan menelan biaya hingga triliunan rupiah.
"Dibagikannya menjelang momentum pemilu dan disinyalir Presiden memihak kepada salah satu paslon tertentu. Pelanggaran demi pelanggaran inilah dijadikan sebagai bukti-bukti ketidaknetralan Presiden dan para aparat negara. Oleh karena itu unsur-unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dipastikan terpenuhi," katanya.
Berikut pernyataan sikap Jardiknas menanggapi Pemilu 2024:
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
"Dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari sebelum dan sesudah pemilihan, banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik melibatkan para pejabat, pemerintah aparat desa para Pelaksana tugas (Plt) Bupati maupun Wali Kota dan Gubernur, bahkan Presiden sendiri diketahui tidak netral," ujar Wakil Ketua Umum Jardiknas, Qosim, Rabu, 21 Februari 2024.
Selain itu, Qosim menuturkan, pihaknya melihat saat ini presiden dan para pejabat sangat terang-terangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, termasuk pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan menelan biaya hingga triliunan rupiah.
| Baca: Gagal Jalankan Pemilu yang Luber Jurdil, Anggota KPU-Bawaslu Diminta Mundur |
"Dibagikannya menjelang momentum pemilu dan disinyalir Presiden memihak kepada salah satu paslon tertentu. Pelanggaran demi pelanggaran inilah dijadikan sebagai bukti-bukti ketidaknetralan Presiden dan para aparat negara. Oleh karena itu unsur-unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dipastikan terpenuhi," katanya.
Berikut pernyataan sikap Jardiknas menanggapi Pemilu 2024:
- Mendesak Bawaslu untuk melakukan audit kepada KPU RI secara terbuka dan transparan terkait proses rekapitulasi pemungutan suara
- Dengan melihat perkembangan proses pemilu yang diwarnai dengan kecurangan kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), maka Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pendidik Nasional (DPP JARDIKNAS) dengan ini menolak hasil pemilu curang
- Mendorong proses konstitusional kepada DPR RI untuk melakukan Hak Angket, dalam rangka mengusut pelanggaran terhadap Pemilu 2024
- Mendorong semua elemen masyarakat agar merapatkan barisan untuk bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- Dalam rangka menyatukan perbedaan terkait pelanggaran pelanggaran terhadap pemilu secara TSM, maka dipandang perlu membentuk koalisi masyarakat sipil, guna menyelamatkan Ibu Pertiwi NKRI dari ancaman perpecahan dan KKN.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((WHS))
BERITA TERKAIT
