Ini yang Dikhawatirkan Bawaslu sehingga Minta Pilkada Serentak 2024 Ditunda
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ditunda yang semula akan digelar pada November 2024. Bawaslu memiliki sejumlah kekhawatiran.
Pilkada serentak 2024 akan digelar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali DIY pada 27 November 2024. Total daerah tersebut sebanyak 548 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan usulan ini dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan tersebut mengangkat tema potensi dan situasi kerawanan Pemilu pada 12 Juli 2023.
Bagja berharap Pemerintah, KPU dan pihak terkait mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi kekhawatiran Bawaslu. Berikut daftarnya:
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Rahmat Bagja seperti dikutip, Kamis, 13 Juli 2023.
Baca juga: Jokowi Janji Penunjukkan Pj Gubernur Melalui Proses Seleksi
Dalam beberapa kasus, kerap dibutuhkan BKO atau polisi dari daerah lain. Namun jika semua daerah melakukan pilkada serentak maka daerah tertentu tidak akan bisa mendapatkan pasukan tambahan.
"Misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan. Bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ujar Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Pilkada serentak 2024 akan digelar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali DIY pada 27 November 2024. Total daerah tersebut sebanyak 548 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan usulan ini dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan tersebut mengangkat tema potensi dan situasi kerawanan Pemilu pada 12 Juli 2023.
Bagja berharap Pemerintah, KPU dan pihak terkait mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi kekhawatiran Bawaslu. Berikut daftarnya:
1. Pejabat baru
Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 akan dilantik pada Oktober 2024. Sementara pelaksanaan Pilkada serentak 2024 akan digelar pada November 2024. Bawaslu mengatakan pascapelantikan presiden akan ada pejabat yang masih baru sehingga dinilai belum maksimal untuk mengawal Pilkada serentak tersebut."Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," kata Rahmat Bagja seperti dikutip, Kamis, 13 Juli 2023.
Baca juga: Jokowi Janji Penunjukkan Pj Gubernur Melalui Proses Seleksi
2. Faktor keamanan
Tidak jarang Pikada serentak membuat kondisi memanas di tengah masyarakat. Sejumlah aparat pun disiagakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut.Dalam beberapa kasus, kerap dibutuhkan BKO atau polisi dari daerah lain. Namun jika semua daerah melakukan pilkada serentak maka daerah tertentu tidak akan bisa mendapatkan pasukan tambahan.
"Misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan. Bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," ujar Bagja.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
