Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta jatah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Permintaan ini disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara buka bersama.

"Amat wajar ini seizin Pak Muhaimin Iskandar, apabila nanti pemilihan ketua MPR yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja (KIK), wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga dalam sambutannya di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu, 19 Mei 2019.

Menurut Airlangga, posisi Ketua MPR akan dibahas lebih lanjut dengan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya. Untuk nama yang akan diusung masih dibahas internal Golkar.

"Jadi Golkar di situ dapat wakil ketua. Tapi dalam konfensi koalisi mendukung pak presiden akan mendukung paket dalam MPR. Untuk itu usulannya karena Golkar pemenang kedua Golkar sebagai Ketua MPR," kata Airlangga.

(Baca: Kursi Pimpinan DPR Milik Parpol Peraih Kursi Terbanyak)

Golkar ikhlas posisi ketua DPR untuk PDI Perjuangan. Sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jatah Ketua DPR untuk partai pemenang pemilu.

"Dalam UU MD3 bhwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR, dalam hal ini PDIP. Dan wakilnya secara berurutan," ucap Airlangga.

Jokowi menganggap hal yang wajar atas permintaan Golkar. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme di parlemen untuk penentuan Ketua MPR. 

"Baik saya kira sebagai pemenang kedua wajar," kata Jokowi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))