Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengirimkan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan Pilkada 2020 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk proses pengundangan. KPU berharap proses itu selesai pekan depan. 

"Kita sudah kirim ke Kemenkumham. Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai (diundangkan)," kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. 

Arief menjelaskan sebelum diundangkan, rancangan PKPU tersebut harus diharmonisasi. Kemenkumham dan KPU akan meneliti apakah dalam rancangan tersebut terdapat pasal-pasal atau aturan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. 

Arief menyebut pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan Kemenkumham. Namun KPU masih menunggu kabar lebih lanjut. 

Baca juga: KPU Terima Putusan DKPP Copot Ketua KPU Sumut

"Kalau sudah selesai kita sosialisasikan baik ke penyelenggara pemilu atau ke peserta pemilu," jelas Arief. 

Sebelum dikirimkan ke Kemenkumham, KPU telah melakukan uji publik rancangan PKPU Pilkada. Uji publik dilakukan untuk menyerap masukan dari pihak terkait, mulai dari peserta pemilu, pegiat, hingga masyarakat. 

Setelah dilakukan uji publik, KPU juga sudah berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI terkait rancangan tersebut melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Ketentuan mengenai RDP diatur dalam pasal 9 butir a Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. 

Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya, sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula Pilkada Serentak 2020 diikuti 269 Daerah. Namun bertambah menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))