Eksekutif-Legislatif Diyakini Intim di 2019-2024
Suasana rapat paripurna di DPR. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia
Jakarta: Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memproyeksikan pemerintahan Jokowi di periode kedua bakal intim dengan DPR. Pasalnya, banyak partai politik (parpol) pendukung yang lolos ke Senayan.
"Dengan banyaknya koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke Parlemen, tentu akan memudahkan ketua DPR untuk mengoordinasikan dan mengoptimalkan kinerja Dewan," kata juru bicara TKN Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut partai-partai koalisi paham betul tentang optimalisasi kerja DPR. Faktor utama untuk memaksimalkan hal tersebut adalah kemudahan akses politik untuk membuat kesepakatan.
"Karena politik pada akhirnya adalah tentang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan termasuk dalam hal politik legislasi maupun politik pengawasan," beber dia.
Terkait sosok ketua DPR, Basarah menyebut politikus PDI Perjuangan Puan Maharani paling berpeluang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), partai pemenang pemilihan legislatif (pileg) berhak menugaskan kadernya menjadi pemimpin legislatif.
Baca: PDIP 'Tekel' PKB di Jatim
Selain itu, Basarah menyebut Puan memiliki sederet pengalaman, misalnya menjadi menteri coordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), ketua Fraksi PDI Perjuangan, dan tiga periode menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan. Basarah juga menilai Puan punya legitimasi kuat sebagai ketua DPR.
"Karena perolehan suara Puan dalam pileg 2019 ini memecahkan rekor perolehan tertinggi, yaitu di atas 420 ribu suara," kata Basarah.
Pertimbangan lain, pergaulan dan interaksi politik Puan juga dinilai luas dan baik. Dia dianggap kader partai yang paling dipercaya untuk urusan-urusan publik saat ini. Namun demikian, urusan tersebut juga harus didasari persetujuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Sebaiknya kita tunggu saja bagaimana keputusan Bu Mega dalam waktu yang paling tepat," tegas Basarah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Dengan banyaknya koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke Parlemen, tentu akan memudahkan ketua DPR untuk mengoordinasikan dan mengoptimalkan kinerja Dewan," kata juru bicara TKN Ahmad Basarah di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut partai-partai koalisi paham betul tentang optimalisasi kerja DPR. Faktor utama untuk memaksimalkan hal tersebut adalah kemudahan akses politik untuk membuat kesepakatan.
"Karena politik pada akhirnya adalah tentang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan termasuk dalam hal politik legislasi maupun politik pengawasan," beber dia.
Terkait sosok ketua DPR, Basarah menyebut politikus PDI Perjuangan Puan Maharani paling berpeluang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), partai pemenang pemilihan legislatif (pileg) berhak menugaskan kadernya menjadi pemimpin legislatif.
Baca: PDIP 'Tekel' PKB di Jatim
Selain itu, Basarah menyebut Puan memiliki sederet pengalaman, misalnya menjadi menteri coordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), ketua Fraksi PDI Perjuangan, dan tiga periode menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan. Basarah juga menilai Puan punya legitimasi kuat sebagai ketua DPR.
"Karena perolehan suara Puan dalam pileg 2019 ini memecahkan rekor perolehan tertinggi, yaitu di atas 420 ribu suara," kata Basarah.
Pertimbangan lain, pergaulan dan interaksi politik Puan juga dinilai luas dan baik. Dia dianggap kader partai yang paling dipercaya untuk urusan-urusan publik saat ini. Namun demikian, urusan tersebut juga harus didasari persetujuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Sebaiknya kita tunggu saja bagaimana keputusan Bu Mega dalam waktu yang paling tepat," tegas Basarah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
