Jakarta: Pendiri Mayapada Group Dato' Sri Tahir menyebut pemanfaatan teknologi dan komputerisari untuk meningkatkan rasio jumlah pajak terhadap penerimaan negara (tax ratio) bukan hal yang baru. Calon presiden petahana Joko Widodo sudah melakukannya bahkan dengan inovasi program yang tepat.

"Digital tax sudah dijalankan Pak Jokowi, bukan hal baru," kata Tahir dalam sebuah diskusi di studio Medcom.id, Jakarta, Jumat, 13 April 2019.

Cara Jokowi yang akan berfokus menaikkan tax ratio secara bertahap dengan membangun basis pajak sebanyak-banyaknya dinilai realistis. Rencana menurunkan pajak korporasi juga bisa dilakukan untuk kepentingan penerimaan pajak yang lebih besar.

"Supaya pertumbuhan ekonomi terjadi lalu masyarakat menghasilkan uang dan membayar pajak, self assesment itu bagian dari reformasi pajak," ungkapnya.

Tak hanya itu, program tax amnesty yang telah berjalan sejak dua tahun lalu itu juga bakal membawa dampak positif pada penerimaan negara di tahun mendatang. Peserta tax amnesty hanya perlu mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

"Tax amnesty itu bukan hanya sekali itu, pemerintah punya tujuan lain. Para pengguna tax amnesty untuk di kemudian hari mereka akan stabil, tidak akan lari lagi karena sudah lapor," tutur filantropis ini.

Penerimaan pajak akan kian besar saat pertumbuhan ekonomi melaju dengan pesat. Pengusaha tidak akan keberatan membayar pajak lantaran bisa mendapatkan keuntugan berbisnis yang berkelanjutan.

"Pajak di Singapura itu cukup bagus, kalau ekonomi cukup bagus justru pajaknya dihantam atau dimahalin, kalau ekonomi lagi seksi pajaknya diturunkan, pajak juga harus fleksibel," kata Tahir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AHL))