Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Masuk DPT
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kebijakan ini juga berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, bedasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri, telah mengatur seseorang yang mengalami disabilitas. Salah satu kategorinya yakni disabilitas mental.
"Itu sudah dimasukkan di kategori pemilih kita ketika pendataan," kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 19 November 2018.
Pramono memprediksi jumlah pemilih dengan kondisi disabilitas cukup banyak. Jumlah ini bukan hanya mereka yang tercatat mengalami gangguan mental
"Kalau tidak salah jumlahnya itu hanya sudah terdaftar untuk sementara 400-an ribu, meskipun menurut temen-teman pengiat penyandang disabilitas jumlahnya mereka mengatakan sekitar dua jutaan (bukan cuman ganguan mental) ," imbuhnya
Pramono menyebut, KPU mengalami kendala ketika melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke sejumlah keluarga. Pasalnya, ada beberapa yang tidak ingin melibatkan anggota keluarganya pengidap keterbelakangan mental ikut nyoblos.
"Ada formnya, anggota keluarga berapa, yang sudah 17 tahun berapa, ada penyadangan disabilitas tidak, itu ditanya, tapi kita tidak bisa maksa mereka untuk bahwa yang satu disabilitas metal atau satu yang buta, itu kendala kita ," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, bedasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11 tahun 2018, tentang pemilih di dalam negeri, telah mengatur seseorang yang mengalami disabilitas. Salah satu kategorinya yakni disabilitas mental.
"Itu sudah dimasukkan di kategori pemilih kita ketika pendataan," kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin 19 November 2018.
Pramono memprediksi jumlah pemilih dengan kondisi disabilitas cukup banyak. Jumlah ini bukan hanya mereka yang tercatat mengalami gangguan mental
"Kalau tidak salah jumlahnya itu hanya sudah terdaftar untuk sementara 400-an ribu, meskipun menurut temen-teman pengiat penyandang disabilitas jumlahnya mereka mengatakan sekitar dua jutaan (bukan cuman ganguan mental) ," imbuhnya
Pramono menyebut, KPU mengalami kendala ketika melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) ke sejumlah keluarga. Pasalnya, ada beberapa yang tidak ingin melibatkan anggota keluarganya pengidap keterbelakangan mental ikut nyoblos.
"Ada formnya, anggota keluarga berapa, yang sudah 17 tahun berapa, ada penyadangan disabilitas tidak, itu ditanya, tapi kita tidak bisa maksa mereka untuk bahwa yang satu disabilitas metal atau satu yang buta, itu kendala kita ," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AGA))
BERITA TERKAIT
