Jakarta: Pengusaha meminta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berhenti mempolitisasi serikat pekerja Indonesia. Pasalnya, aksi pemogokan dan tuntutan oleh para buruh hanya akan merugikan dunia usaha.

"Kalau ini terus dipolitisasi maka ekonomi bisa hancur, kelompok serikat ini didukung ini, dan kelompok serikat itu dukung itu," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana dalam sebuah diskusi bertema 'Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres-cawapres' di Pakarti Center, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.

Danang mengungkapkan biasanya setiap Paslon akan memberikan janji-janji kampanye berupa program bagi kesejahteraan buruh atau pekerja. Janji-janji tersebut justru membuat dunia usaha kewalahan lantaran menimbulkan ketidakpastian.

"Jangan lagi mempolarisasi rekan serikat pekerja, ketidakpastian ini akan buat kita makin susah, mohon izin jangan dibawa ini dunia usaha repot," tuturnya.

Ketua Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri menambahkan politisasi buruh atau serikat pekerja sudah menjadi sebuah fenomena menjelang pemilu. Misalnya, terkait kenaikan upah minimum yang begitu rentan dengan pekerja.

"Isu buruh sering digunakan untuk kepentingan politik. Memang selalu ada semacam fenomena ketika mendekati pemilu," ungkap Yose.

Bila isu tersebut terus digunakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden maka akan memakan ongkos politik yang tinggi di masa mendatang.

"Jangan mengangkat isu ini kalau kita lihat memang banyak isu pekerja yang tidak bisa dijalankan dan banyak biaya yang tinggi kalau memang diwarnai isu politis," pungkas dia.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AHL))