Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda punya penilaian terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Prof Juanda menyebut DKPP masih bermain di zona nyaman.

Prof Juanda mengatakan hal tersebut usai melihat putusan DKPP kepada Ketua KPU yang telah tiga kali melakukan pelanggaran etik.

“Sebenarnya DKPP juga masih bermain di zona nyaman, Ketua KPU sudah tiga kali (melakukan pelanggaran), kalau misalnya terbukti, menurut saya lebih bagus pemecatan permanen,” kata Juanda dalam tayangan Metro TV, Jumat, 16 Februari 2024.

Juanda menyebut, eksistensi KPU termasuk Bawaslu dalam proses Pemilu 2024 terdegradasi dengan adanya pelanggaran kode etik ini.

Baca juga: Gibran Segera Temui Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

“Itu putusan yang mendua atau agak sedikit bencilah, jadi tidak efektif, tidak membuat anggota atau ketua KPU sendiri merasa ini terancam kedudukannya,” tegasnya.

Menurut Juanda, jika memang sudah tiga kali melakukan pelanggaran, maka sebaiknya dilakukan pemberhentian permanen, atau paling tidak pemberhentian sementara.

Jika hal ini tidak dilakukan menurutnya wajar saja muncul pandangan publik bahwa adanya intervensi penguasa terhadap lembaga penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu.

"Persoalannya kan kenapa lemah, seharusnya sesuai dengan konstitusi bahwa KPU itu adalah penyelenggara pemilu yang mandiri, independen,” ucap Juanda.

Juanda menjelaskan kalau penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU merupakan lembaga yang mandiri dan independen, seharusnya tidak terpengaruh dengan pihak lain.

“Jangan lemah untuk konteks seperti ini, karena ini untuk bangsa dan negara,” tutur Juanda.

Janda juga mengingatkan soal asas-asas yang ada dalam pemilu soal kepastian hukum, keterbukaan dan lain sebagainya, dan itu harus dijalankan, karena semua ini berkaitan dengan pemimpin bangsa kedepan.

“Kita dalam rangka memilih pemimpin harusnya bermutu dan berkualitas,” pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ASM))