Makassar: Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalokasikan dana hibah Rp82 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan membagi anggaran tersebut untuk KPU setempat sebanyak Rp64 miliar dan Bawaslu Rp18 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan pengalokasian anggaran hibah untuk Pilkada 2024 itu sudah resmi ditandatangani melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Semoga anggaran itu dapat membantu segala proses Pilwalkot di Makassar sehingga semuanya berjalan lancar, aman dan damai," kata Ramdhan di Makassar, Sabtu, 11 November 2023.
 

Baca: Pj Gubernur Sumsel Sebut 40% Anggaran Pilkada Telah Disediakan

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya sudah berpengalaman dalam pilkada dan sudah mengalami semua hal tersebut.

Ia pun mengaku pilkada damai bisa berjalan jika tidak ada keberpihakan pada salah satu pasangan tertentu yang dapat memicu reaksi dari para pendukung.

"Tugas saya ialah mempersiapkan pemilu damai di Makassar. Pilpres maupun pileg dan pilkada. Intinya, selama tidak memihak dan berada di tengah maka insyaallah pemilu damai di Kota Makassar akan terjadi," jelasnya.

Selain itu ia juga akan memaksimalkan seluruh monitoring yang kian optimal pada Januari 2024. Sistem monitor akan dibuat lebih baik lagi, baik monitoring secara manual oleh orang perorangan ataupun dengan teknologi.

"Monitoring digital seperti ini diharapkan jadi pionir di Indonesia. Saya harap Makassar jadi contoh dari semua sisi, mitigasi, monitoring," ungkapnya.

Danny menerangkan jika Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mohammad Ngajib sudah bersilaturahim dengan berbagai kelompok masyarakat termasuk dari partai ke partai dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Teman-teman sudah jalan ke bawah semua. Secara persiapan oke, tinggal doa dan dukungan masyarakat," ujarnya.
 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DEN))