Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Demokrat: Hak Prerogatif Presiden
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. Medcom.id/Fachri
Jakarta: Partai Demokrat menegaskan pemilihan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hal itu merespons pernyataan rekan koalisinya, Partai Golkar, yang meminta jatah lima menteri kepada pemerintahan mendatang.
"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya, biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Herman menekankan urusan menteri juga akan dibicarakan partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia enggan berbicara banyak soal permintaan parpol berlogo pohon beringin tersebut.
"Kami tidak akan mengomentari partai lain. Tapi bagi Demokrat, kami lebih menghormati hak prerogatif dan domainnya presiden terpilih," ucap Herman.
Anggota Komisi VI itu menepis Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut meminta jatah menteri di pemerintahan mendatang. Demokrat, kata Herman, tak memasang target jumlah menteri di kabinet.
"Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilu presiden siapa, ditetapkan," ucap Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap ada kadernya yang bergabung di kabinet pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya, ada jatah lima kursi kementerian yang tersedia untuk Golkar.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya, sudah punya rumusannya dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden ya, biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Herman menekankan urusan menteri juga akan dibicarakan partai politik (parpol) di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia enggan berbicara banyak soal permintaan parpol berlogo pohon beringin tersebut.
"Kami tidak akan mengomentari partai lain. Tapi bagi Demokrat, kami lebih menghormati hak prerogatif dan domainnya presiden terpilih," ucap Herman.
| Baca Juga: Respons Gibran Soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri |
Anggota Komisi VI itu menepis Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut meminta jatah menteri di pemerintahan mendatang. Demokrat, kata Herman, tak memasang target jumlah menteri di kabinet.
"Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga kami masih menunggu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilu presiden siapa, ditetapkan," ucap Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap ada kadernya yang bergabung di kabinet pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya, ada jatah lima kursi kementerian yang tersedia untuk Golkar.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
