PPP Tak Akan Dukung Hak Angket, Pengamat: Ujungnya Gabung Pemerintah
Pengamat politik Ujang Komarudin. Medcom.id/Cindy
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut hanya menggertak dalam upayanya mendukung pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. PPP diprediksi bakal mendukung pemerintahan terpilih.
“PPP itu tidak akan menurunkan hak angket, PPP itu nanti ujung-ujungnya juga dukung pemerintah,” ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Sabtu, 2 Maret 2024.
Menurut dia, posisi PPP juga sangat berat untuk mendukung pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pasalnya, kursi PPP di parlemen paling sedikit daripada partai lainnya.
Di samping itu, belum ada ketegasan dari PPP soal pengguliran hak angket. Sebab, mereka masih menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Oleh karena itu, saya tidak yakin kalau PPP itu mendorong hak angket, kan sampai hari ini juga PPP mengatakan nanti keputusannya setelah pengumuman 20 Maret, pengumuman hasil pileg dan pilpres oleh KPU,” ujar Ujang.
Menurut dia, di internal PPP juga ada perbedaan pendapat soal hak angket. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang memberikan sinyal partai berlambang Ka'bah itu bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sedangkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan sikap mendukung usulan hak angket di DPR yang pertama kali diinisiasi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Romahurmuziy membantah PPP sudah berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
“Justru Sandiaga Uno juga ingin merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran gitu,” ucap Ujang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“PPP itu tidak akan menurunkan hak angket, PPP itu nanti ujung-ujungnya juga dukung pemerintah,” ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Sabtu, 2 Maret 2024.
Menurut dia, posisi PPP juga sangat berat untuk mendukung pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pasalnya, kursi PPP di parlemen paling sedikit daripada partai lainnya.
Di samping itu, belum ada ketegasan dari PPP soal pengguliran hak angket. Sebab, mereka masih menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Oleh karena itu, saya tidak yakin kalau PPP itu mendorong hak angket, kan sampai hari ini juga PPP mengatakan nanti keputusannya setelah pengumuman 20 Maret, pengumuman hasil pileg dan pilpres oleh KPU,” ujar Ujang.
| Baca Juga: Kecurangan Pemilu, Hak Angket Dinilai Lebih Baik Daripada Gugatan di MK |
Menurut dia, di internal PPP juga ada perbedaan pendapat soal hak angket. Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang memberikan sinyal partai berlambang Ka'bah itu bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sedangkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menyatakan sikap mendukung usulan hak angket di DPR yang pertama kali diinisiasi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Romahurmuziy membantah PPP sudah berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
“Justru Sandiaga Uno juga ingin merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran gitu,” ucap Ujang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
