Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) D Nicky Fahrizal. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Jakarta: Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai jadi momentum untuk memilih pemimpin yang melindungi kebebasan berpendapat. Sebab, kebebasan berpendapat untuk sipil dinilai belum terimplementasi dengan baik.
"Melalui pemilu, pilpres nanti agar kesempatan kita memilih orang-orang atau calon pejabat publik yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan kebebasan sipil itu sendiri," kata peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) D Nicky Fahrizal dalam diskusi bertajuk 'Update Politik Nasional: Pemilu 2024, Peta Kompetisi Partai, dan Situasi Keamanan di Papua' di CSIS Auditorium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023.
Nicky mengatakan secara konstitusional kebebasan sipil sejatinya sudah dijalani kuat. Namun, implementasinya belum dirasakan utuh.
"Dalam implementasinya kita mengalami merasakan bagaimana beberapa kebebasan ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama mengenai kebebasan dalam kita berpendapat dan beropini," ujar Nicky.
Ia menyadari saat ini terjadi kendala dalam mengutarakan berpendapat secara lugas. Hal itu dipengaruhi ekosistem demokrasi yang tak memungkinkan saat ini.
"Karena ekosistem hari ini dan ekosistem demokrasi hari ini tidak memungkinkan. Sehingga banyak kebebasan untuk bersuara ini yang secara diam-diam saja, tidak secara lugas," ucap Nicky. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id