Opsi KPU soal OSO
Ketum Hanura OSO/MI/Susanto
Jakarta: Polemik Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait perkara sengketa proses pemilu tengah dikaji Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Opsi terbaik disiapkan untuk mengakomodasi hasil putusan pengadilan.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan sikap lembaganya tetap ada, meski hasil putusan Mahkamah Agung (MA) dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertolak belakang. Kajian hukum pun dilakukan untuk medapatkan jalan tengah sebagai solusi.
"Kami mengarah kepada bagaimana caranya agar putusan MA tetap dilakukan, tetapi putusan MK juga tidak diabaikan, jalan tengah ya," ujar Wahyu saat menghardiri rapat pleno terbuka di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018 malam.
KPU juga tengah memikirkan opsi paling pas. OSO bisa saja dimasukan dalam daftar calon legislatif, tapi OSO tetap wajib mundur sebagai Ketum Hanura saat terpilih dalam perolehan suara pencoblosan.
"Apabila yang bersangkutan terpilih, dia harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus parpol. Ini kan win-win solution, putusan MA dapat dilaksanakan, namun juga putusan MK kita jadikan pedoman," ungkapnya.
Baca: OSO Menang di PTUN
KPU sendiri telah melakukan focus group discussion dengan sejumlah pakar hukum tata negara terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU (PKPU) 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Para pakar hukum tata negara menyarankan KPU agar tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
"Kita ini belum ambil keputusan ya, sekali lagi ini kami belum ambil keputusan, tetapi akan kami melihat dari berbagai sisi," kata Wahyu.
Pada Juli 2018, MK memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura OSO yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan sikap lembaganya tetap ada, meski hasil putusan Mahkamah Agung (MA) dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertolak belakang. Kajian hukum pun dilakukan untuk medapatkan jalan tengah sebagai solusi.
"Kami mengarah kepada bagaimana caranya agar putusan MA tetap dilakukan, tetapi putusan MK juga tidak diabaikan, jalan tengah ya," ujar Wahyu saat menghardiri rapat pleno terbuka di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 15 November 2018 malam.
KPU juga tengah memikirkan opsi paling pas. OSO bisa saja dimasukan dalam daftar calon legislatif, tapi OSO tetap wajib mundur sebagai Ketum Hanura saat terpilih dalam perolehan suara pencoblosan.
"Apabila yang bersangkutan terpilih, dia harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus parpol. Ini kan win-win solution, putusan MA dapat dilaksanakan, namun juga putusan MK kita jadikan pedoman," ungkapnya.
Baca: OSO Menang di PTUN
KPU sendiri telah melakukan focus group discussion dengan sejumlah pakar hukum tata negara terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU (PKPU) 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Para pakar hukum tata negara menyarankan KPU agar tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD.
"Kita ini belum ambil keputusan ya, sekali lagi ini kami belum ambil keputusan, tetapi akan kami melihat dari berbagai sisi," kata Wahyu.
Pada Juli 2018, MK memutuskan Anggota DPD dilarang menjadi pengurus partai politik. Artinya, semua bakal calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus maupun fungsionaris partai saat mendaftar ke KPU.
Putusan itu berlaku setelah MK mengabulkan gugatan permohonan uji materi Pasal 182 huruf l frasa pekerjaan lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Putusan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya Ketua Umum Partai Hanura OSO yang juga menjabat sebagai ketua DPD RI. Langkah OSO berbuah di MA. MA mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan OSO.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
