Mahasiswa Diminta Aktif Kawal Pemilu 2019
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno
Surabaya: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta mahasiswa dan masyarakat berperan aktif pada Pemilu 2019. Mahasiswa harus mengingatkan pasangan capres-cawapres dan calon anggota legislatif (caleg) untuk tidak menyebarkan racun demokrasi, seperti maraknya hoaks.
"Mahasiswa harus bisa menjelaskan, bahwa kampanye itu adu konsep dan adu program. Bukan adu kebohongan dan menebar hoaks yang akhir-akhir ini marak menjelang Pemilu," kata Tjahjo, usai memberikan kulian umum di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Selasa, 2 April 2019.
Tjahjo juga berharap mahasiswa bisa mengorganisir lingkungan dan keluarganya untuk berpartisipasi politik secara demokratis dan sehat. Dengan menggerakkan masyarakat mahasiswa ikut berperan bahwa tingkat kualitas Pemilu bisa jalan jika partisipasi masyarakat itu tinggi.
"Mahasiswa harus bisa mengedukasi masyarakat, utamanya keluarga dan teman-temannya untuk tidak golput," kata Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo mengaku telah mengingatkan Kepala Daerah untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye pada Pemilu 2019. Seba, fasilitas negara tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik.
"Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, aset daerah dan pengawal resmi, jika ikut kampanye," ujarnya.
Kepala daerah yang ikut kampanye pileg maupun pilpres harus mengajukan cuti, khususnya jika dilakukan pada hari kerja. Izin cuti disampaikan ke Gubernur dan Mendagri.
"Ikuti saja aturan yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena kepala daerah pasti jadi sorotan oleh media dan masyarakat. Semoga mahasiswa bisa ikut berperan mengingatkan jika mengetahui hal tersebut," ujarnya.
Tjahjo menjamin perekaman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) tidak ada masalah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan warga pemiliki KTP-el bisa menggunakan hak suara walay belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).
"Sesuai daerah domisili di KTP-el. Begitu pula dengan yang punya surat keterangan (suket) tapi belum mengurus KTP-el juga boleh menggunakan hak pilihnya. Karena suket sudah punya NIK dan tidak bisa dimanipulasi," kata Tjahjo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Mahasiswa harus bisa menjelaskan, bahwa kampanye itu adu konsep dan adu program. Bukan adu kebohongan dan menebar hoaks yang akhir-akhir ini marak menjelang Pemilu," kata Tjahjo, usai memberikan kulian umum di Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Selasa, 2 April 2019.
Tjahjo juga berharap mahasiswa bisa mengorganisir lingkungan dan keluarganya untuk berpartisipasi politik secara demokratis dan sehat. Dengan menggerakkan masyarakat mahasiswa ikut berperan bahwa tingkat kualitas Pemilu bisa jalan jika partisipasi masyarakat itu tinggi.
"Mahasiswa harus bisa mengedukasi masyarakat, utamanya keluarga dan teman-temannya untuk tidak golput," kata Tjahjo.
Tak hanya itu, Tjahjo mengaku telah mengingatkan Kepala Daerah untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk kegiatan kampanye pada Pemilu 2019. Seba, fasilitas negara tidak boleh dipakai untuk kegiatan politik.
"Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas, aset daerah dan pengawal resmi, jika ikut kampanye," ujarnya.
Kepala daerah yang ikut kampanye pileg maupun pilpres harus mengajukan cuti, khususnya jika dilakukan pada hari kerja. Izin cuti disampaikan ke Gubernur dan Mendagri.
"Ikuti saja aturan yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena kepala daerah pasti jadi sorotan oleh media dan masyarakat. Semoga mahasiswa bisa ikut berperan mengingatkan jika mengetahui hal tersebut," ujarnya.
Tjahjo menjamin perekaman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) tidak ada masalah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan warga pemiliki KTP-el bisa menggunakan hak suara walay belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).
"Sesuai daerah domisili di KTP-el. Begitu pula dengan yang punya surat keterangan (suket) tapi belum mengurus KTP-el juga boleh menggunakan hak pilihnya. Karena suket sudah punya NIK dan tidak bisa dimanipulasi," kata Tjahjo.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
